Thursday, October 16, 2014

Polemik UU Guru dan Dosen


Makalah PAI PascaSarjana UIN Maliki Malang
Al-Faqir ila robbil Jalil : Eko, S.Pd.I






==============================================

A.  Latar Belakang
Mutu guru yang melaksanakan pengajaran adalah salah satu diantara faktor penentu keberhasilan pendidikan. Guru sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas fungsi sekolah adalah seorang yang profesional. Artinya seorang guru dituntut untuk dapat melkasanakan tugas pengajaran dan edukasi. Di dalam melaksanakan tugas pengajaran, guru harus menguasai ilmu yang diajarkan, metode pengajaran, dan mengenal anak didiknya, baik secara lahiriyah maupun secara batiniah. Untuk itu, guru harus dapat menjadi dokter yang mampu melakukan diagnosis untuk menemukan kelemahan-kelemahan siswa sebelum mengajarkan ilmu yang telah dikuasainya.[1]
Perhatian yang belum sungguh-sungguh terhadap sumber daya pendidikan khususnya guru-guru baik dalam hal peningkatan mutu, kesejahteraan, kedudukan sosialnya, proses pendidikan dan perkembangan masyarakat akan memperlebar kesenjangan kualitas guru-guru itu sendiri. Begitu juga sanksi terhadap guru yang tidak melaksanakan tugas dengan semestinya sesuai undang-undang. Pengawasan terhadap kinerja guru juga dapat diberlakukan jika keadaan memerlukan, walaupun semestinya guru yang profesional seharusnya dapat menjaga amanat.
Disahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen menunjukkan perhatian yang serius oleh pemerintah kepada mutu guru. Guru dan dosen sebagai seorang yang profesional  dikehendaki sebagai seseorang yang berkompeten dan amanah. Dengan adanya undang-undang tersebut guru dan dosen mempunyai payung hukum dalam kerjanya. Tetapi adanya undang-undang tersebut disamping menjamin kepastian hukum juga menjadi tantangan tersendiri. Begitu juga tuntutan kinerja guru juga semakin tinggi.
B.  Rumusan Masalah
1.      Bagaimana analisis kritis Undang-Undang No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen?
2.      Apa yang diperlukan bagi calon guru dan dosen dalam rangka mengantisipasi pelaksanaan UU tentang guru dan dosen?

C.  Pembahasan
1.      Analisis  Undang-Undang No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) mengembangkan standar kompetensi guru dan dosen, karena yang  memiliki kewenangan untuk mengembangkan standar kompetensi guru dan dosen yang hasilnya ditetapkan oleh Peraturan Menteri. Menurut UU No.14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 1 ayat 10 “kompetensi adalah perangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan”. Kompetensi merupakan peleburan dari pengetahuan, sikap, dan ketrampilan yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru untuk dapat melakukan tugas-tugas profesionalisnya.[2]
Kedudukan, fungsi, dan tujuan guru, sebagaimana tercantum pada Undang-Undang No 14 Tahun 2005 yaitu:
Pasal 2 ayat (1) Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  Ayat (2) Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Pasal 3 ayat (1) Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  Ayat (2) Pengakuan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Pasal 4  ayat (1) Kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.  Pasal 5 ayat (1) Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdi kepada masyarakat berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Pasal 6 ayat (1) Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Permasalahan guru sebagaimana dalam penelitian Akbar 2003 yang dikutip oleh Suwandi bahwa guru masih banyak mengalami kesulitan dalam mengembangkan dunianya sendiri diantaranya adalah kesulitan mengembangkan kurikulum menjadi bahan ajar, kurang mampu mengembangkan media pembelajaran, praktik pembelajaran yang overkognitif, dan proses pembelajaran yang kurang variatif, disamping itu penghasilan merekamasih sangat rendah, mereka harus merangkap pekerjaan administrasi yang berakibat pada kinerja yang kurang optimal.[3]
Presiden mencanangkan guru sebagai profesi pada tanggal 2 Desember 2004. Pencanangan itu diharapkan mrnjadi tonggak kebangkitan guru untuk senantiasa terus meningkatkan profesionalismenya dan sebagai upsys sgsr profesi guru menjadi daya tarik bagi putra-putri terbaik negeri ini untuk menjadi guru. Bila dikehendaki atau menghendaki guru diterima dan diakui sebagai profesi, maka para guru sendiri harus memahami apa sebenarnya makna dan bagaimana tanggungjawab profesional itu. Menilik asal katanya dorongan sejati seorang profesional sebenarnya bukan penghasilan atau penghargaan, melainkan kecintaan (to profess). Akan halnya gaji dan penghargaan atas suatu layanan profesional, disikapi sebagai konsekuensi dari layanan profesional yang penuh pengabdian dan kecintaan.[4]
Pembangunan SDM pada dasarnya merupakan pembangunan manusia sebagai subjek (Human capital), objek (human resources), dan penikmat pembangunan. Dimensi pembangunan SDM dapat dilihat dari tiga aspek utama, yaitu kualitas, kuantitas, dan mobilitas penduduk.[5] Masyarakat sekarang cenderung mengacaukan pengertian kata profesi. Kekacauan pertama, kata profesi (profession) dianggap sama dengan pekerjaan (vocation) dan atau matapencaharian (occupation). Kekacauan kedua, profesi dipandnag sebagai keseluruhan pengetahuan dan keterakpilan teknis yan harius dikuasai untuk melakukan suatu pekerjaan, tanpa ada tali-temali dengan persoalan-persoalan etika yang melekat pada pekerjaan itu. Kedua kekacauan itu bersumber kepada kesalahan pemahaman tentang makna kata profesi. Menurut kamus profession berarti suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut pendidikan tinggi khusus dan rangkaian latihan intensif dan berjangka panjang (an occupation requiring considerable training and specialized study). Kata ini berasal dari kata latin professus, derivasi dari kata profiteor, yaitu menyatakan secara terbuka di hadapan umum.[6]
Kerancuan antara konsep profesi dengan konsep okupasi terletak pada fungsi pekerjaan yang sama-sama untuk memperoleh nafkah, sehingga menganggap diri atau dianggap oleh masyarakat sebagai pemain profesional, sekalipun kemahiran atau keahlian mereka tidak cukup tinggi menutu tuntutan profesionalisme. Tuntutan profesionalisme ini pun berbeda dari masyarakat yang satu ke masyarakat yang lain, tergantung pada perbedaan mutu pelatihan, tuntutan dan persaingan di kedua lingkungan tersebut. Karena itu, setiap usaha pendidikan profesional dan upaya profesionalisasi harus terlebih mengajukan pertanyaan: apakah ukuran, kriteria, atau standar profesionalisme yang dipergunakan sebagai acuan dalam progam pendidikan atau progam pengembangan profesionalisme tersebut merupakan standar keabsahan?[7]
Kekacauan kedua tentang profesionalisme berkenaan dengan pandangan keahlian dan kemahiran semata, tanpa bersangkut paut dengan masalah moralitas atau etika. Ketika dihadapkan pada persoalan moralitas dan etika banyak tenaga profesional akan menghindar dan berkata, “saya seorang profeional. Urusan saya bersifat teknis dan tidak berurusan dengan masalah moral”. Ini merupakan sikap dan perilkau yang keliru. Karena niscaya bersentuhan dengan kehidupan manusia, maka profesi pun memiliki dimensi moral dan etika. Setiap profesi menghadapi sejumlah masalah kemanusiaan, yang tentu saja harus ditangani dengan mengacu kepada nilai-nilai moral.[8]
Pelaksanaan undang-undang tentang guru dan dosen ini memiliki misi yaitu mengangkat martabat guru, menjamin hak guru, meningkatkan kompetensi guru, memajukan profesi dan karir guru dan mutu pembelajaran, meningkatkan mutu pendidikan nasional, mengurangi kesenjangan ketersediaan guru antar daerah dari segi, kualifikasi akademik, dan mengurangi kesenjangan mutu pendidikan, dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu.[9] Disamping itu Guru sebagai figure sentral dalam pendidikan, haruslah dapat diteladani akhlaknya disamping kemampuan kelimuan dan akademisnya. Selain itu, guru haruslah mempunyai tanggung jawab dan keagamaan untuk mendidik anak didiknya menjadi orang yang berilmu dan berakhlak (Syed Hossein Nasr, dalam Azyumardi Azra).[10]
Kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi guru sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2005 yaitu:
Pasal 8 ayat (1) Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal 9 ayat (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Pasal 10 ayat (1) Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.
ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 11 ayat (1) Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.  Ayat (2) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah.  Ayat (3) Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 12 ayat (1)Setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu. Pasal 13 ayat (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.  Ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Secara logik, setiap usaha pengembangan profesi (profesionalization) harus bertolak dari konstruk profesi, untuk kemudian bergerak ke arah subtansi spesifik bidangnya. Diletakkan dalam konteks pengembangan profesionalisme keguruan, maka setiap pembahasan konstruk profesi harus diikuti dengan penemukenalan muatan spesifik bidang keguruan. Lebih khusus lagi, penemukenalan muatan didasarkan pada khalayak sasaran profesi tersebut. Karena itu, pengembangan profesionalisme guru sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah akan menyentuh persoalan: 1. Sosok profesional secara umum, 2. Sosok profesional guru secara umum, dan 3. Sosok profesional guru sekolah dasar atau madrasah Ibtidaiyah.[11]
Dalam Undang-Undang No 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, dijelaskan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Tak diragukan, guru merupakan pekerjaan dan sudah menjadi sumber penghasilan bagi begitu banyak orang,serta memerlukan keahlian berstandar mutu atau norma tertentu. Secara teoritik, ini sejalan dengan syarat pertama profesi menurut Ritzer (1972) Sakban Rosidi (dalam Surya 13/03/07) berpendapat bahwa guru memang bukan sekedar pekerjaan atau mata pencaharian yang membutuhkan keterampilan teknis, tetapi juga pengetahuan teoritik.[12]
Tampaknya kendati syarat kualifikasi pendidikan terpenuhi, tak berarti dengan sendirinya seseorang bisa bekerja profesional, sebab juga harus ada cukup bukti bahwa dia memiliki keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu. Karena itu, belakangan ditetapkan bahwa sertifikasi pendidik merupakan pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Syarat kedua profesi adalah pemberlakuan pelatihan dan praktik yang diatur secara mandiri (self regulated training and practice) kalau kebanyakan orang bekerja dibawah pengawasan ketat atasan tak demikian dengan profesi.pekerjaan profesional menikmati derajat otonomi tinggi, yang bahkan cenderung bekerja secara mandiri. Sejumlah pelatihan profesional masih diperlukan dan diselenggarakan oleh asosiasi profesi. Gelar formal dan berbagai bentuk sertifikasi dipersyaratkan untuk berpraktik profesional. Bahkan, pada sejumlah profesi yang cukup mapan, lobi-lobi politik asosiasi profesi bisa memberikan sanksi hukum terhadap mereka yang melakukan praktik tanpa sertifikasi terkait.[13]
Bila tolak ukur ini dikenakan pada pekerjaan kegururan jelas kemantapan guru sebagai profesi belum sampai tahapan ini. Banyak guru masih bekerja dalam pengawasan ketat para atasan serta tidak memiliki derajat otonomi dan kemandirian sebagaimana layaknya profesi. Pun nyaris tanpa sanksi bagi siapa saja yang berpraktik keguruan meskipun tanpa sertifikasi kependidikan. Keputusan penilaian seseorang guru bidang studi misalnya, sama sekali tidak bersifat final karena untuk menentukan kelulusan, atau kenaikan kelas, masih ada rapat dewan guru. Ttak jarang, dalam rapat demikian seorang guru bidang studi harus “mengubah” nilai yang telah ditetapkan agar sesuai dengan keputusan rapat dewan guru.[14]
Dalam konteks otoritas profesional tersbut, tampak berbeda antara otonomi profesi dosen dengan otonomi profesi guru. Dengan sistem kredit semester, seorang dosen bisa membuat keputusan profesional secara mandiri dan bertanggung jawab. Keputusan seorang dosen profesional memiliki bobot memikat sebagaimana keputusan seorang dokter untuk memberikan atau tidak obat tertentu. Tak siapapun termasuk ketua jurusan, dekan, dan bahkan rektor, yang bisa melakukan intervensi langsung terhadap penilaian yang telah dilakukan oleh seorang dosen terhadap mahasiswanya. Tentu saja , dibalik otoritas demikian, juga dituntut adanya tanggung jawab dan keberanian moral seorang tenaga profesional.[15]
Guru profesional tidak boleh terombang-ambing oleh selera masyarakat, karena tugas guru membantu dan membuat peserta didik belajar. Perlu diingat, seorang guru atau dosen memang tidak diharamkan untuk menyenangkan peserta didik dan mungkin orangtua mereka. Namun demikian, tetap harus diingat bhawa tugas profesional seorang pendidik adalah membantu peserta didik belajar (to help to other learn). Yang bahkan terlepas dari persoalan apakah mereka suka atau tidak suka.[16]
Syarat terakhir pekerjaan profesional juga ditandai oleh orientasinya yang lebih kepada masyarakat daripada pamrih pribadi (community rather than self interest orientation). Pekerjaan profesional juga dicirikan oleh semangat pengutamaan orang lain (alturism) dan untuk kemanfatan bagi seluruh masyarakat ketimbang dorongan untuk memperkaya diri pribadi. Walaupun secara praktik boleh saja menikmati penghasilan tinggi, bobot cinta alturistik profesi memungkinkan diperolehnya pula prestise sosial tinggi.[17]
Adapun karakteristik profesional minimum seorang guru, yaitu: 1. Mempunyai komitmen pada siswa dan proses belajarnya, 2, mempunyai komitmen secara mendalam bahan belajar atau mata pelajaran serta cara pembelajarananya, 3. Bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa melalui berbagai cara evaluasi, 4. Mampu berfikir sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari pengalamannya, 5. Menjadi partisipan aktif masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya. Secara subtantif, sejumlah karakteristik tersebut sudah terakomodasi dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru.[18]
Mencermati sejumlah materi sajian dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan guru dalam jabatan ini, tampak jelas bahwa penekanan yang diberikan pada aspek kompetensi, sedangkan aspek-aspek lain dari penguatan profesi belum cukup tampak dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan ini. Karena itu, saya berharap agar sejumlah aspek yang masih tercecer bisa diagendakan di luar kurikulum tertulis (written curriculum), agar sosok profesional guru madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar yang dihasilkan merupakan sosok profesional yang utuh.[19]
Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menghendaki terwujud dan terselenggarakannya pendidikan yang bermutu, sebagaimana BAB III tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan pasal 4 ayat 6 pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidika. Kemudian BAB IV hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat dan pemerintah, baian kesatu pasal 5 ayat 1 setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Selain itu  perhatian pemerintah terhadap penjaminan mutu pendidikan juga tercantum dalam BAB XI pasal 41 ayat 3, dan BAB XVI bagian kesatu pasal 57 ayat 1.[20]
Selanjutnya untuk mencapai standar mutu menurut PP No. 19 Tahun 2005 dan merupakan penjabaran UU No. 20 Tahun 2003 bahwa terdapat delapan standar pendidikan nasional, antara lain: 1. Standar isi, 2. Standar proses, 3. Standar kompetensi lulusan, 4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan, 5. Standar sarana prasarana, 6. Standar pengelolaan, 7, standar pembiayaan dan 8. Standar penilaian pendidikan.  
Dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang guru dan Dosen dijelaskan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidika profesi. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan yang berkenaan dengan pemahaman peserta didik dan pengelola pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Secara substantif kompetensi ini mencakup kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.[21]
Kompetensi professional merupakan kemampuan yang berkenaan dengan penguasaan materi pembelajaran bidang studi secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan substansi isi materi kurikulum matapelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materi kurikulum tersebut, serta menambah wawasan keilmuan sebagai guru. Kompetensi sosial berkenaan dengan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.[22]
Di dalam Undang-Undang Guru dan dosen, disiratkaan bahwa pemerintah menghendaki agar semua tenaga pendidik dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi menjadi tenaga fungsional yang profesional dimana setiap pendidik diwajibkan memiliki kaulifikasi akademik, kompetensi-kompetensi (pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial) dan sertifikasi pendidik. Secara akademik, pendidik di tingkat pendidikan dasar dan menengah khususnya, dikatakan memadai (qualified) apabila ia memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya S1 atau D4.[23]
Kualifikasi, kompetensi, sertifikasi, dan jabatan akademik dosen sebagaimana terdapat di Undang-Undang Tentang Guru dan Dosen No14 Tahun 2005  yaitu:
Pasal 45  Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal 46 ayat (1) Kualifikasi akademik dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian.  Ayat (2) Dosen memiliki kualifikasi akademik minimum: a. lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana; dan b. lulusan program doktor untuk program pascasarjana. Ayat (3) Setiap orang yang memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa dapat diangkat menjadi dosen. Ayat (4) Ketentuan lain mengenai kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan keahlian dengan prestasi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh masing-masing senat akademik satuan pendidikan tinggi. Pasal 47 ayat (1) Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut: a. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; b. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan c. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Ayat (2) Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan. Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 48 ayat (1) Status dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap. Ayat (2) Jenjang jabatan akademik dosen-tetap terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor. Ayat (3) Persyaratan untuk menduduki jabatan akademik profesor harus memiliki kualifikasi akademik doktor. Ayat (4) Pengaturan kewenangan jenjang jabatan akademik dan dosen-tidak tetap ditetapkan oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 49 ayat (1) Profesor merupakan jabatan akademik tertinggi pada satuan pendidikan tinggi yang mempunyai kewenangan membimbing calon doktor. Ayat (2) Profesor memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat. Ayat (3) Profesor yang memiliki karya ilmiah atau karya monumental lainnya yang sangat istimewa dalam bidangnya dan mendapat pengakuan internasional dapat diangkat menjadi profesor paripurna. ayat (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai profesor paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  Pasal 50 ayat (1) Setiap orang yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi dosen. Ayat (2) Setiap orang, yang akan diangkat menjadi dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti proses seleksi. Ayat (3) Setiap orang dapat diangkat secara langsung menduduki jenjang jabatan akademik tertentu berdasarkan hasil penilaian terhadap kualifikasi akademik, kompetensi, dan pengalaman yang dimiliki. Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengangkatan serta penetapan jenjang jabatan akademik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Berbagai kritik terhadap dosen perguruan tinggi di Indonesia diantaranya adalah: Pertama, sekarang ini minat sebagian dosen untuk terus membaca dan melakukan riset ilmiah di bidang keilmuannya sudah menurun. Mereka tampak sudah merasa puas dengan gelar doktor atau Ph.D yang diraihnya. Mereka sudah tidak lagi sibuk dengan penelitian ilmiah yang menjadi tugas pokok mereka untuk menyumbangkan hal-hal baru dalam bidang keilmuannya.  Kalaupun mereka melakukan sebuah penelitian, biasanya itu tidak dimaksudkan untuk menemukan hal baru atau menyumbang sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat, tetapi untuk meraih kenaikan pangkat atau mencapai posisi guru besar belaka.[24]
Kedua, tidak sedikit para dosen yang beranggapan bahwa tugas utamanya hanya menyampaikan pengetahuan atau menugaskan penelitian ilmiah kepada para mahasiswa. Mereka sering alpa bahwa mereka adalah pendidik dalam pengertian seluas-luasnya. Di pundak mereka terpikul tanggung jawab yang melampaui tembok kampus, yaitu untuk mendidik mahasiswa, baik dari sisi keilmuan, mental, cara berpikir, perilaku, dan sebagainya.[25]
Ketiga, banyak dosen yang menghindarkan diri dari tugas utamanya sebagai pendidik dengan berbagai cara untuk menutupi kekurangannya. Misalnya dengan menerapkan "despotisme ilmiah" karena tidak mampu mengatasi dialog kritis dengan mahasiswa, lari dari topik utama perkuliahan untuk menghabiskan waktu karena tidak menguasai materi, atau memberi penugasan kemudian membiarkan para mahasiswa berdebat sendiri dengan alasan melatih mereka berdiskusi, dan sebagainya.[26]
Kondisi ini menunjukkan bahwa masih ada jurang yang lebar antara cita-cita ideal dengan kondisi riil para dosen perguruan tinggi di Indonesia saat ini. Kondisi tersebut tentu saja dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti manajemen pendidikan, ekonomi, realitas sosial, dan lain-lain. Karena itu, untuk membenahinya juga diperlukan sebuah program pengembangan profesionalisme dosen yang komprehensif serta melibatkan berbagai pihak, mulai dari perguruan tinggi, pemerintah, hingga masyarakat.[27]
Sementara itu dalam pengajuan sertifikasi dosen oleh seorang dosen harus memenuhi persyaratan diantaranya[28]:
  1. memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya S2/setara dari Program Studi Pasca Sarjana yang terakreditasi;
  2. dosen tetap di perguruan tinggi negeri atau dosen DPK di perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat atau dosen tetap yayasan di perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah mendapatkan inpassing dari pejabat berwenang yang diberi kuasa oleh Mendiknas (pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2008);
  3. telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya dua tahun di perguruan tinggi di mana ia bekerja sebagai dosen tetap;
  4. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya Asisten Ahli;
  5. melaksanakan Tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks pada setiap semester di perguruan tinggi di mana ia bekerja sebagai dosen tetap. Tugas tambahan dosen sebagai unsur pimpinan di lingkungan perguruan tinggi diperhitungkan sks-nya sesuai aturan yang berlaku;
  6. dosen yang belum memiliki kualifikasi akademik magister (S2)/setara dapat mengikuti sertifikasi apabila (a) mencapai usia 60 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 30 tahun sebagai dosen, atau mempunyai jabatan akademik lektor kepala dengan golongan IV/c, dan (b) memiliki kriteria sesuai butir 2 sd 5 di atas
2.      Tantangan yang dihadapi bagi calon guru dan dosen
Dengan berlakunya Undang-Undang tentang Guru dan Dosen no 14 tahun 2005 maka timbul beberapa tantangan bagi guru dan dosen dalam rangka memenuhi tuntutan undang-undang tersebut. Tantangan tersebut terkait dengan profesionalitas, kualifikasi, kompetensi, sertifikasi, kode etik, pemenuhan kewajiban, dan siap ditempatkan dimanapun. Guru dan dosen yang tidak sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi tidak diakui oleh negara. Guru dan dosen tidak semata-mata mengajar akan tetapi dituntut untuk memenuhi apa yang telah ditetapkan di dalam undang-undang tersebut. Selain itu guru dan dosen dituntut untuk berusaha mengembangkan kompetensinya secara berkelanjutan.








D.  Kesimpulan
Kebijakan pemerintah dengan disahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kualitas guru dan dosen sebagai tenaga yang profesional. Usaha profesionalisasi guru dan dosen merupakan usaha pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan yang lebih luas dan memberikan keadilan serta menghilangkan diskrimansi guru maupun dosen.















DAFTAR PUSTAKA
Emzir dan Sam Muchtar Chaniago, 2010. Isu-Isu Kritis Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
Hasbullah. 2006. Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
Mudjia Raharjo. 2010.  Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer. Malang, UIN Maliki Press.
Romli Sy-Zain , Strategi Pengembangan Profesionalisme Dosen Di Indonesia, http://www.atdikcairo.org/file/makalah_romli_sy_zain.doc diunduh pukul {08.00} 13-10-2014.
Sagala, Syaiful. 2009. Kemampuan Professional Guru Dan Tenaga Kependidikan. Bandung: Alfabeta.
Suwandi. 2007. Studi Pengelolaan Guru Pasca undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentag Pemerintahan Daerah Dalam Rangka Peningkatan Mutu Pendidikan. Jurnal EKONOMI dan PENDIDIKAN Vol. 4, No.2. November.
Suparlan. 2006. Guru Sebagai Profesi. Yogyakarta: Hikayat Publishing.






[1] Emzir dan Sam Muchtar Chaniago, Isu-Isu Kritis Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 49-50.
[2] Syaiful Sagala, Kemampuan Professional Guru Dan Tenaga Kependidikan, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 23
[3] Suwandi, Studi Pengelolaan Guru Pasca undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentag Pemerintahan Daerah Dalam Rangka Peningkatan Mutu Pendidikan, Jurnal EKONOMI dan PENDIDIKAN Vol. 4, No.2 (November, 2007), hlm. 68.
[4] Mudjia Raharjo, Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer, (Malang, UIN Maliki Press, 2010), hlm.89.
[5] Hasbullah, Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006),hlm. 141.
[6] Ibid hlm., 90.
[7] Ibid hlm. ,91.
[8] Ibid..
[9] Syaiful Sagala, Op.cit hlm. 40.
[10] Suparlan, Guru Sebagai Profesi, (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2006), hlm. 7
[11] Mudjia Rahardjo, Op. Cit, hlm. 93.
[12] Ibid. Hlm. 93-94.
[13] Ibid., hlm 95.
[14] Ibid., hlm 95-96.
[15] Ibid hlm. 96.
[16] Ibid hlm. 97.
[17] Ibid hlm. .
[18] Ibid hlm. 98.
[19] Ibid..
[20] Emzir, dan Sam Muchtar Chaniago, Op. Cit., hlm. 6.
[21] Mudjia Rahardjo, op.cit. hlm. 94.
[22] Ibid..
[23] Emzir, dan dan Sam Muchtar Chaniago, Op. Cit. hlm. 99.
[24] Romli Sy-Zain , Strategi Pengembangan Profesionalisme Dosen Di Indonesia, http://www.atdikcairo.org/file/makalah_romli_sy_zain.doc diunduh pukul {08.00} 13-10-2014.
[25] Ibid..
[26] Ibid..
[27] Ibid..

No comments:

Post a Comment