Wednesday, November 5, 2014

ANALISIS KRITISTENTANG KEBIJAKAN SKL &STANDAR ISI KURIKULUM PAI



Makalah Disusun untuk MemenuhiTugas 
Matakuliah Studi Kebijakan Pendidikan Islam
Yang dibimbingolehProf. Dr. H. Baharuddin, M. Pd

DisusunOleh:
FaridAfriNurmansyah
NIM. 13770059




Mahasiswa Pascasarjana UIN Maliki Batu Nov, 2014


***


===================================





DAFTAR ISI

Cover............................................................................................................. 1
Daftar Isi   ..................................................................................................... 2
BAB I PENDAHULUAN.............................................................................. 3
1.     Latar Belakang Masalah ...................................................................... 3
2.     Rumusan Masalah................................................................................ 5
BAB II PEMBAHASAN............................................................................... 6
1.     Ruang Lingkup PAI.............................................................................. 6
2.     Standar Kompetensi Lulusan (SKL) PAI............................................. 12
3.     Berbagai Kritik Terhadap PAI............................................................. 15
4.     Pengembangan SKL dan Isi Kurikulum PAI....................................... 19
BAB II PENUTUP........................................................................................ 21
1.     Kesimpulan........................................................................................... 21
DAFAR PUSTAKA              




BAB I
PENDAHULUAN
1.   Latar Belakang
Bangsa Indonesia masih sedang mengalami suasana keprihatinan yang bertubi-tubi. Hasil survei menunjukkan bahwa negeri kita masih bertengger dalam jajaran negara yang paling korup di dunia, KKN melanda di berbagai institusi, disiplin makin longgar semakin meningkatnya tindak kriminal, kekerasan, anarkisme, premanisme, konsumsi minuman keras dan narkoba sudah melanda di kalangan pelajar dan mahasiswa. Masyarakat kita juga cenderung pada masyarakat kepentingan, bukan tipe masyarakat yang paguyuban/ gotong royong. Maka yang tampak sekarang adalah konflik-konflik kepentingan, baik konflik kepentingan individu, kelompok, agama, etnis, politik maupun kepentingan lainnya.
Bangsa Indonesia memang sedang menghadapi krisis multidimensial. Dari hasil kajian berbagai disiplin dan pendekatan, tampaknya ada kesamaan pandangan bahwa segala macam krisis itu berpangkal dari krisis akhlak atau moral. Krisis ini, secara langsung atau tidak berhubungan dengan persoalan pendidikan. Kontribusi pendidikan dalam konteks ini adalah pembangunan mentalitas manusia yang merupakan produknya. Ironisnya, krisis tersebut menurut sementara pihak-katanya-disebabkan karena kegagalan pendidikan agama, termasuk di dalamnya pendidikan agama Islam. [1]
Azyumardi Azra agaknya kurang sependapat terhadap tuduhan tersebut, menurutnya  tinggi rendahnya tindak kriminal (seperti korupsi di atas) tidak banyak terkait dengan agama, tetapi justru lebih disebabkan karena: (1) lemahnya penegakan hukum; (2) mewabahnya gaya hidup hedonistik; (3) kurang adanya keteladanan dari pejabat-pejabat politik dalam memberantas korupsi dan penyakit sosial lainnya. Menurutnya, tidak adil apabila mengkambinghitamkan pendidikan agama.[2]
Muhaimin juga juga kurang sependapat bahwa timbulnya krisis akhlak atau moral  hanya disebabkan karena kegalalan pendidikan agama. Menurutnya, kegiatan pendidikan merupakan suatu proses penamaan dan pengembangan seperangkat nilai dan norma yang implisit dalam setiap bidang studi sekaligus guru pengampunya, maka tugas mendidikkan akhlak menurutnya adalah tidak hanya menjadi tanggung jawab guru PAI saja, akan tetapi semua guru mata pelajaran yang ada di dalam satuan pendidikan tersebut. Misalnya ada anak didik yang terlibat Narkoba, hal ini tidak berarti kegagalan guru PAI saja, akan tetapi juga merupakan kegagalan dari guru IPA, IPS, dan PPKN. Kalau ada anak didik yang hidupnya boros, juga merupakan kegagalan guru matematika dan ekonomi, dan sebagainya.[3]
Dari pendapat dua tokoh pendidikan di atas dapat disimpulkan bahwa, krisis moral dan akhlak anak didik tidak disebabkan oleh kegagalan guru agama saja, akan tetapi kegagalan semua guru yang ada pada di satuan pendidikan tersebut, baik kegagalan guru agama maupun guru mata pelajaran umum.
Oleh karena itu, kegiatan pendidikan di sekolah baik melalui pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas, tidak boleh lepas dari nilai. Isi dan materi kurikulum yang diberikan kepada peserta didik pun secara implisit akan memomot transmisi nilai, yang terwujud sebagai bagian dari kurikulum formal maupun melalui kurikulum tersembunyi. Karena itu, pada dasarnya pendidikan sekolah harus selalu mengajarkan nilai-nilai baik yang direncakan maupun tidak.
Berdasar amanat UU pendidikan nasional yang telah diatur dalam UU Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003. Dalam UU tersebut pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pendidikan agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagmaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Selain itu, dijelaskan pula bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berkahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Dari uraian di atas, kiranya penelitian mengenai isi kurikulum serta Standar Kompetensi Kelulusan (SKL) pendidikan agama Islam sangatlah penting. Guna membuktikan apakah isi atau materi kurikulum saat ini sudah memenuhi harapan atau belum, karena di dalam masyarakat masih banyak permasalah-permasalah sebagaimana contoh yang sudah disebutkan di atas tadi. Jika krisis akhlak dan moral merupakan inti dari tanggung jawab pendidikan agama islam, maka perlu ditelaah/ dianalis secara kritis yang yang menyebabkan titik lemah dari pendidikan agam Islam terutama pada isi materi kurikulum pendidikan agama Islam.

2.   Rumusan Masalah
a.      Apa Ruang Lingkup Isi Kurikulum Pendidikan Agama Islam?
b.     Apa yang dimaksud dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Pendidikan Agama Islam?
c.      Apa Saja Kritik mengenai Kurikulum Pendidikan Agama Islam?



BAB II
PEMBAHASAN

1.     Ruang Lingkup PAI di Sekolah
Ruang lingkup PAI meliputi keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara lain[4]:
a.      Hubungan manusia dengan Allah SWT
b.     Hubungan manusia dengan sesama manusia
c.      Hubungan manusia dengan dirinya sendiri
d.     Hubungan manusia dengan makhluk lain dan lingkungan.
Secara garis besar bahwa dapat dikatakan pengajaran pendidikan agama Islam di sekolah mulai dari tingkat dasar sampai tingkat atas mempunyai target antara lain[5]:
a.      Siswa taat beribadah, berzikir, berdoa serta mampu menjadi imam
b.     Siswa mampu membaca al-Quran dan menuliskannya dengan benar serta berusaha memahami kandungan makna, terutama yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek).
c.      Siswa memiliki kerpibadian muslim (berakhlak mulia)
d.     Siswa memahami, menghayati dan mengambil manfaat tarikh Islam
e.      Siswa mampu menerapkan prinsip-prinsip muamalah dan syariah Islam dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Berdasar uraian di atas dapat diketahui bahwa secara garis besar, ajaran Islam itu terdiri dari Akidah, Syariah dan Akhlak. Akidah berarti satu sistem kepercayaan, keyakinan dan keimanan. Syariah berarti satu sistem aturan ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dan dengan lingkungan hidup, yang secara umum pembahasannya mengenai ibadah dan muamalah. Sedangkan akhlak yaitu satu sistem tingkah laku/ perbuatan yang secara umum pembahasannya berkisar pada akhlak yang mahmudah dan madzmumah.
Pada mata pelajaran di sekolah, ruang lingkup Pendidikan Agama Islam terangkum pada beberapa jenis mata pelajaran, yaitu:
a)       Al-Qur’an danHadits
b)       Aqidah
c)       Akhlak
d)       Fiqih
e)       TarikhdanKebudayaan Islam
Dari beberapa jenis mata pelajaran di atas , dapat disimpulkan bahwa materiPendidikan Agama Islam di sekolah sangan menekankanpada keseimbangan, keselarasan, dankeserasianantarahubunganmanusiadengan Allah SWT, hubunganmanusiadenganocialmanusia, hubunganmanusiadengandirisendiri, danhubunganmanusiadenganalamsekitarnya.
Adapun struktur kurikulum PAI di sekolah-sekolah mulai tingkat SD-SMA merupakan hal wajib yang harus dipahami oleh setiap akademisi pendidikan, karena Struktur kurikulum menggambarkan konseptualisasi konten kurikulum dalam bentuk mata pelajaran, posisi konten/mata pelajaran dalam kurikulum, distribusi konten/mata pelajaran dalam semester atau tahun, beban belajar untuk mata pelajaran dan beban belajar per minggu untuk setiap  peserta didik. Strukturkurikulumadalahjugamerupakanaplikasikonseppengorganisasiankontendalamocialbelajardanpengorganisasianbebanbelajardalamocialpembelajaran. Pengorganisasiankontendalamocialbelajar yang digunakanuntukkurikulum yang akanocialadalahocial semester sedangkanpengorganisasianbebanbelajardalamocialpembelajaranberdasarkan jam pelajaran per semester.
Struktur kurikulum adalah juga gambaran mengenai penerapan prinsip kurikulum mengenai posisi seorang peserta didik dalam menyelesaikan pembelajaran di suatu satuan atau jenjang pendidikan. Dalam struktur kurikulum menggambarkan ide kurikulum mengenai  posisi belajar seorang  peserta didik  yaitu apakah mereka harus menyelesaikan seluruh mata pelajaran yang tercantum dalam struktur ataukah kurikulum memberi kesempatan kepada  peserta didik untuk menentukan berbagai pilihan.  Strukturkurikulumterdiriatassejumlahmatapelajaran,danbebanbelajar.[6]
Berikut ini merupakan gambaran struktur kurikulum PAI dari tingkat SD, SMP dan SMA, antara lain[7]:
a.      Tingkat SD
MATA  PELAJARAN
ALOKASI WAKTU BELAJAR PER MINGGU
I
II
III
IV
V
VI
Kelompok A


1.
Pendidikan Agama
4
4
4
4
4
4
2.
PendidikanPancasiladanKewarganegaraan
5
6
6
6
6
6
3.
Bahasa Indonesia
8
8
10
10
10
10
4.
Matematika
5
6
6
6
6
6
Kelompok B
1.
SeniBudayadanKeterampilan
(termasukmuatanocia)
4
4
4
6
6
6
2.
PendidikanJasmani, Olah Raga danKesehatan
(termasukmuatanocia)
4
4
4
4
4
4
JumlahAlokasiWaktu Per Minggu
30
32
34
36
36
36



b.     Tingkat SMP
MATA PELAJARAN
ALOKASI WAKTU BELAJAR PER MINGGU
VII
VIII
IX
Kelompok A



1.
Pendidikan Agama
3
3
3
2.
PendidikanPancasiladanKewarganegaraan
3
3
3
3.
Bahasa Indonesia
6
6
6
4.
Matematika
5
5
5
5.
IlmuPengetahuanAlam
5
5
5
6.
IlmuPengetahuanSosial
4
4
4
7.
BahasaInggris
4
4
4
Kelompok B
1.
SeniBudaya (termasukmuatanocia)
3
3
3
2.
PendidikanJasmani, Olah Raga, danKesehatan
(termasukmuatanocia)
3
3
3
3.
Prakarya
(termasukmuatanocia)
2
2
2
JumlahAlokasiWaktu Per Minggu
38
38
38



c.      Tingkat SMA

MATA PELAJARAN
ALOKASI WAKTU BELAJAR
PER MINGGU
X
XI
XII
KelompokWajib
1.
Pendidikan Agama
3
3
3
2.
PendidikanPancasiladanKewarganegaraan
2
2
2
3.
Bahasa Indonesia
4
4
4
4.
Matematika
4
4
4
5.
Sejarah Indonesia
2
2
2
6.
BahasaInggris
2
2
2
7.
SeniBudaya
2
2
2
8.
Prakarya
2
2
2
9.
PendidikanJasmani, Olah Raga, danKesehatan
2
2
2
Jumlah  Jam PelajaranKelompokWajib per minggu
23
23
23
KelompokPeminatan
Mata PelajaranPeminatanAkademik (SMA)
20
20
20
Mata PelajaranPeminatanAkademikdanVokasi (SMK)
28
28
28

Kelompok A adalah mata pelajaran yang memberikan orientasi kompetensi lebih kepada aspek intelektual dan afektif sedangkan kelompok B adalah mata pelajaran yang lebih menekankan pada aspek afektif dan psikomotor.
Dari uraian di atas dapat ketahuibahwaadanyakegagalanpendidikan agama Islam di ocialkitabahkanpendidikan formal secaraumumnya. Yang menjadianalisaklasiktentanggagalnyapendidikan Islam di Indonesia hinggasaatiniadalahmasalahminimnyajumlah jam pelajaran, khususnya di sekolahumum.
Disebutkanbahwapendidikan agama Islam yang sedangdilaksanakandalambanyaklembagapendidikan formal belumsesuaidengantujuanpendidikansebagaimana yang tercantumdalamUndang-UndangSistemPendidikanNasional (UU Sisdiknas) No. 20 tahun‎‎2003.
Husni Rahim melihat factor kegagalanpendidikan agama Islam di ocialkitadarisegikurikulum. Dari segiinimateripendidikan agama Islam di sekolahterlaluakademis, terlalubanyakocia, banyakpengulangan yang tidakperlu, tidakmemperhatikanaspekafektifkarenahanyamementingkanaspekkognitifdanmetodepengajarankurangtepat.‎‎‎
Faktor lain yang mempengaruhikegagalanpendidikan agama Islam danpendidikansecaraumunyaadalahdarifaktormenejemen, sumberdayamanusia, saranadanprasarana, dualismepenyelenggaraanpendidikan di ocialkitadan lain sebaginya yang menuntutsegeradicarikansolusidanmengubahdarisegalatantangan di atasmenjadipeluang, agar pendidikandi ocialkitamenjadiberkualitas yang akanberimbaspadakemajuanbangsadanocial, sebagiamanadinyatakanFazlurrahmanbahwa, setiapreformasidanpembaharuandalam Islam harusdimulaidenganpendidikan.

2.     Standar Kompetensi Lulusan (SKL) PAI
Dalamperaturanpemerintah RI No.19 Tahun 2005 tentangStandarNasionalPendidikandikemukakanbahwa:”Standarkompetensilulusanadalahkualifikasikemampuanlulusan yang mencakuppengetahuan,sikapdanketrampilan”,secaragarisbesarstandarkompetensilulusandapatdideskripsikansebagaiberikut:[8]
a)   Standarkompetensilulusandigunakansebagaipedomanpenilaiandalampenentuankelulusanpesertadidik yang meliputikompetensiuntukseluruhmatapelajaransertamencakupaspekpengetahuan, aspeksikapdanaspekketerampilan.
b)  Standarkompetensilulusanpadajenjangpendidikandasarbertujuanuntukmeletakandasarkecerdasan,pengetahuan, kepribadian, akhlakmuliasertaketerampilanuntukhidupmandiridanpendidikanlebihlanjut.
Standarkompetensilulusanpendidikandasardanmenengahsertapendidikannonformaldikembangkanoleh BSNP danditetapkandenganperaturanmenteri.
Dalam menyusun kurikulum tentu harus  memperhatikan dulu analisis kompetensi yang dibutuhkan untuk bisa melaksanakan tugas-tugas tertentu. Hasil analisis tersebut pada gilirannya menghasilkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL).
Menurut Muhaimin dalam bukunya “Pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam di sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi” menyebutkan bahwa yang dimaksud Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah seperangkat kompetensi lulusan yang dibakukan dan diwujudkan dengan hasil belajar peserta didik.[9] Standar ini menurutnya harus dapat diukur dan diamati memudahkan pengambilan keputusan bagi dosen, tenaga kependidikan lain, peserta didik, orang tua, dan penentu kebijakan pendidikan. Standar bermanfaat sebagai dasar penilaian dan pemantauan proses kemajuan dan hasil belajar peserta didik.
Adapun tujuan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah sebagai berikut:[10]
a.      Mewujudkan standar nasional dan standar institusional kompetensi kelulusan
b.     Memberikan acuan dalam merumuskan kriteria, kerangka dasar pengendalian dan jaminan mutu lulusan
c.      Memperkuat profesionalisme lulusan melalui standarisasi lulusan secara nasional dengan tetap memperhatikan tuntutan institusional, yaitu mewujudkan visi dan misi suatu lembaga.
Adapun contoh SKL di lembaga satuan pendidikan pada mata pelajaran PAI, yang diharapkan memiliki sifat sebagai berikut:
a)   Menumbuhkan kekuatan akidah melalui pemberian, pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta pengalaman peserta dididk tentang agama islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah SWT.
b)  Mewujudkan manusia Indonesia yang taat beragama dan berakhlak mulia yaitu manusia yang berpengetahuan, rajin beribadah, cerdas, produktif, jujur, adil, etis, berdisiplin, bertoleransi (tasamuh), menjaga keharmonisan secara personal dan social serta mengembangkan budaya agama dalam komunitas sekolah.
Di dalam UU SKL juga diberi kebijakan yaitu penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang:
a)   BerimandanbertakwakepadaTuhan Yang MahaEsa, berakhlakmulia, danberkepribadianluhur.
b)  Berilmu, cakap,kritis, kreatif, daninovatif.
c)   Sehat, mandiri, danpercayadiri.
d)  Toleran, pekaocial, demokratis, danbertanggungjawab.
Berdasar uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, standar kompetensi lulusan PAI adalah menjadikan anak didik menjadi Insan yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT yang mampu memelihara dirinya sendiri, masyarakat dan alam ini, karena manusia diciptakan di dunia ini adalah sebagai khalifah yang hanya menghamba kepada Allah SWT.




3.     Berbagai Kritik terhadap PAI
Selama ini pelaksanaan pendidikan agama yang berlangsung di sekolah masih mengalami banyak kelemahan. Menurut Mochtar Buchori pendidikan agama masih gagal, menurutnya kegagalan ini disebabkan karena praktik pendidikannya hanya memperhatikan aspek kognitif, dan mengabaikan pembinaan aspek afektif dan konatif-volitif, yakni kemauan dan tekad untuk mengamalkan nilai-nilai ajaran agama. Akibatnya terjadi kesenjangan antara pengetahuan dan pengamalan dalam kehidupan nilai agama. Atau dalam praktik pendidikan agama berubah menjadi pengajaran agama, sehingga tidak mampu membentuk pribadi-pribadi bermoral[11], padahal intisari dari pendidikan agama adalah pendidikan akhlah dan moral.[12]
Kenyataan tersebut ditegaskan kembali oleh menteri agama RI, Muhammad Maftuh Basyuni pada koran Tempo edisi tanggal 24 November 2004, beliau mengatakan  bahwa pendidikan agama yang berlangsung saat ini cenderung lebih mengedepankan aspek kognisi (pemikiran) dari pada mengedepankan aspek afeksi (rasa) dan psikomotorik (tingkah laku).
Menurut Komaruddin Hidayat, pendidikan agama saat ini lebih berorientasi pada belajar tentang agama, sehingga hasilnya banyak orang yang mengetahui nilai-nilai ajaran agama, tetapi perilakunya tidak relevan dengan nilai-nilai ajaran agama yang diketahuinya.[13]
Amin Abdullah juga mengatakan bahwa pendidikan agama lebih banyak terkonsentrasi pada persoalan-persolan teoritis keagamaan yang bersifat kognitif dan kurang berkonsentrasi terhadap persoalan bagaimana mengubah pengetahuan agama yang kognitif menjadi bermakna dan bernilai yang perlu diinternalisasikan dalam peserta didik lewat berbagai cara, media dan forum.[14]
Di sisi lain, Mochtar Buchori juga menyatakan, bahwa kegiatan pendidikan agama yang berlangsung selama ini lebih banyak bersikap menyendiri, kurang berinteraksi dengan kegiatan-kegiatan pendidikan lainnya. Cara kerja semacam ini kurang efektif untuk keperluan penanaman suatu perangkat nilai yang kompleks. Karena itu seharusnya para guru atau pendidik agama berkerja sama dengan guru non-agama dalam pekerjaan sehari-hari. Cara tersebut agar program pendidikan agama dan non-agama dapat relevan dengan perkembangan dan perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat.[15]
Di lain pihak, Rasdijanah mengemukakan beberapa kelemahan pendidikan agama Islam di sekolah baik dalam pemahaman materi pendidikan agama Islam maupun dalam pelaksanaannya, yaitu:
a.      Dalam bidang teologi, ada kecenderungan mengarah pada paham fatalistik.
b.     Bidang akhlak berorientasi pada urusan sopan santun dan belum dipahami sebagai keseluruhan pribadi manusia beragama.
c.      Bidang ibadah diajarkan sebagai kegiatan rutin agama dan kurang ditekankan sebagai proses pembentukan kepribadian.
d.     Dalam bidang Fiqih cenderung dipelajari sebagai tata aturan yang tidak akan berubah sepanjang masa, dan kurang memahami dinamika dan jiwa hukum Islam.
e.      Agama Islam cenderung diajarkan sebagai dogma dan kurang mengembangkan rasionalitas serta kecintaan pada kemajuan ilmu pengetahuan.
f.      Orientasi mempelajari Al-Quran masih cenderung pada kemampuan membaca teks, belum mengarah pada pemahaman arti dan penggalian makna.[16]
Towaf telah mengamati adanya kelemahan-kelemahan pendidikan agama Islam di sekolah, antara lain:
a.      Pendekatan masih cenderung normatif, dalam arti pendidikan agama menyajikan norma-norma yang sering kali tanpa ilustrasi konteks sosial budaya, sehingga peserta didik kurang menghayati nilai-nilai agama sebagai nilai yang hidup dalam keseharian.
b.     Kurikulum pendidikan agama Islam yang dirancang di sekolah sebenarnya lebih menawarkan minimum kompetensi atau minimum informasi, tetapi pihak guru PAI sering kali terpaku padanya, sehingga semangat untuk memperkaya kurikulum dengan pengalaman belajar yang bervariasi kurang tumbuh.
c.      Guru PAI kurang berupaya menggali berbagai metode yang mungkin bisa dipakai untuk pendidikan agama, sehingga pelaksanaan pembelajaran cenderung monoton.
d.     Keterbatasan sarana dan prasarana sering kali diabaikan, sehingga pengelolaannya cenderung seadanya. Pendidikan agama yang diklaim sebagai aspek yang penting sering kali kurang diberi prioritas dalam urusan fasilitas.[17]
Atho’ Mudzhar mengemukakan hasil studi Litbang Agama dan Diklat Keagamaan tahun 2000, bahwa merosotnya moral dan akhlak peserta didik disebabkan antara lain akibat kurikulum pendidikan agama yang terlampau padat materi, materi tersebut lebih mengedepankan aspek pemikiran ketimbang membangun kesadaran keberagaman yang utuh. Selain itu metodologi pendidikan agama kurang mendorong penjiwaan terhadap nilai-nilai keagamaan, serta terbatasnya bahan-bahan bacaan keagamaan.
Dalam konteks metodologi, hasil penelitian Furchan juga menunjukkan bahwa penggunaan metode pembelajaran PAI di sekolah kebanyakan masih menggunakan cara-cara pembelajaran tradisional, yaitu ceramah monoton dan statis akontekstual, cenderung normatif, monolitik, lepas dari sejarah, dan semakin akademis.
Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa berbagai kritik dan sekaligus yang menjadi kelemahan dari pelaksanaan pendidikan agama Islam lebih banyak bermuara pada aspek metodologi pembelajaran PAI dan orientasinya yang lebih normatif, teoritis dan kognitif, termasuk di dalamnya aspek gurunya yang kurang mampu mengaitkan dan berinteraksi dengan mata pelajaran dan guru non-pendidikan agama. Aspek lainnya yang banyak disoroti adalah menyangkut aspek muatan kurikulum atau materi pendidikan agama, sarana pendidikan, termasuk di dalamnya buku-buku dan bahan ajar pendidikan agama.
Terkait dengan analisis penulis, dapat diketahui bahwa dari segi isi materi kurikulum, pendidikan agama kurang menggabungkan materi dengan konteks sosial yang terjadi, materi pendidikan hanya berisi sekedar informasi saja, sehingga hasil yang diperoleh dari anak didik hanya pengetahuan konitif saja yang di dapat, aspek afektif dan psikomotorik akan terabaikan. Jadi jangan heran apabila anak pintar dalam teori tapi minim dalam pelaksanaanya.



4.     Pengembangan SKL dan Isi Kurikulum PAI
a)     Penciptaan Suasana Religius di Sekolah
Dilihat dari organisasi pelaksanaannya, pendidikan dapat dikelompokkan menjadi pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Ketiga-tiganya itu dalam UU Sisdiknas No.20/2003 disebut sebagai jalur pendidikan. Masing-masing memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda tetapi bisa diintegrasikan antara satu dengan lainnya, misalnya di dalam jalur pendidikan formal dapat dikembangkan pendidikan non-formal dan pendidikan informal.
Pendidikan formal bersifat terstruktur, berjenjang, terkait usia, penyiapan seperangkat kemampuan tertentu, waktu relatif panjang. Pendidikan non-formal dapat bersifat terstruktur dan berjenjang, programnya terkait kebutuhan tertentu.Sedangkan pendidikan informal bersifat pendidikan keluarga dan lingkungan yang mempunyai program, tetapi yang diprogramkan bukan isi yang akan disampaikan kepada peserta didik, tetapi konteksnya.Jadi isi programnya bersifat insidental dan lebih bersifat kasus, sehingga tidak wajar diprogramkan. Yang diprogram adalah lingkungannya, situasinya, iklimnya dan yang semacamnya.[18]
Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa dari berbagai karakteristik dari jalur-jalur pendidikan tersebut, berarti pencipataan suasan religius di sekolah merupakan bagian dari pengembangan pendidikan informal, dalam arti yang diprogram adalah lingkungan, situasinya, sarananya dan iklimnya.
b)     Urgensi Penciptaan Suasana Religius di Sekolah
Untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME serta berakhlak mulia ternyata tidak bisa hanya mengandalkan mata pelajaran pendidikan agama yang hanya 2-4 jam pelajaran, tetapi perlu pembinaan secara terus menerus dan berkelanjutan di luar jam pelajaran pendidikan agama, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, atau di luar sekolah. Bahkan diperlukan pula kerja sama yang harmonis dan interaktif di antara para warga sekolah dan para tenaga kependidikan yang ada di dalamnya.[19]


BAB III
PENUTUP
A.    Kesimpulan
Berdasar uraian di atas dapat diketahui bahwa secara garis besar, ajaran Islam itu terdiri dari Akidah, Syariah dan Akhlak. Dari ketiga hal tersebut terbagi menjadi beberapa mata pelajaran, antara lain: Al-Qur’an danHadits, Aqidah, Akhlak, Fiqih, TarikhdanKebudayaan Islam.
Dari beberapa jenis mata pelajaran di atas, dapat disimpulkan bahwa materi Pendidikan Agama Islam di sekolah sangan menekankanpada keseimbangan, keselarasan, dankeserasianantarahubunganmanusiadengan Allah SWT, hubunganmanusiadengansesamamanusia, hubunganmanusiadengandirisendiri, danhubunganmanusiadenganalamsekitarnya.
Adapun SKL kurikulum PAI adalah adalah menjadikan anak didik menjadi Insan yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT yang mampu memelihara dirinya sendiri, masyarakat dan alam ini, karena manusia diciptakan di dunia ini adalah sebagai khalifah yang hanya menghamba kepada Allah SWT.
Walaupun isi kurikulum dan SKL pendidikan agama Islam sangat langkap, akan tetapi masih terdapat beberapa permasalahan yang terjadi, misalnya pelaksanaan penyampaian materi isi kurikulum PAI yang hanya sekedarnya saja, hanya mengedepankan aspek kognitif saja, dengan mengabaikan aspek afektif dan psikomotorik.
Untuk itu, pendidikan pembiasaan dalam melaksanaan nilai-nilai ajaran PAI perlu dikembangkan agar mencapai tujuan yang hendak dicapai. Kerjasama semua pihak sangat dibutuhkan, karena pendidikan itu tidak bisa berdiri sendiri, akan tetapi perlu kerjasama semua pihak, baik sekolah, keluarga, lingkungan maupun masyarakat.


DAFTAR PUSTAKA

Ø Azumardi Azra. 2003. Agama dan Pemberantasan Korupsi. Kompas, September.
Ø Amin Abdullah. 1988. “Problem Epistemologis-Metodologis Pendidikan Islam”, dalam Abdul Munir Mulkhan, et.al Religiusitas Iptek. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Ø Depdikbud. 1995. Peraturan Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional,. Jakarta: Armas Duta Jaya.
Ø Harun Nasution. 1983. Islam Dan Pendidikan Nasional. Jakarta: Lembaga Penelitian IAIN Jakarta.
Ø Muhaimin. 2003.Wacana Pengembangan Pendidikan Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Ø Muhaimin. 2010.Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, Dan Perguruan Tinggi. Jakarta: PT. RajaGrafindo.
Ø Ramayulis.2001. Metodologi Pengajaran Agama Islam. Jakarta: Kalam Mulia.
Ø Kementerian dan Kebudayaan. Kurikulum 2013; Kompetensi Dasar SD/MI. Jakarta.
Ø Mulyasa, H.E. 2008. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah. Jakarta:Bumi aksara.
Ø Muhaimin. 2010.Pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam di sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi. Jakarta: PT. RajaGrasindo
Ø Mochtar Buchori,. 1994. Ilmu Pendidikan & Praktik Pendidikan Dalam Renungan. Yogyakarta: Tiara Wacana.
Ø Komarudin Hidayat. 1999.Memetakan Kembali Struktur Keilmuan Islam. Jakarta: Logos
Ø Rasdijanah.Butir-butir Pengarahan Dirjen Binbaga Islam pada Pelatihan Peningkatan Wawasan Ilmu Pengetahuan dan Kependidikan Bagi Dosen PAI di Perguruan Tinggi Umum. (Bandung: 11 September 1995).
Ø Siti Malikhah Thowaf, “Pembinaan Kampus Sebagai Lembaga Pendidikan Ilmiah Edukatif yang Religius.” Makalah Disajikan dalam Konvensi Pendidikan Indonesia III. Ujung Pandang, 4-7 Maret 1996.




[1]Muhaimin, Wacana Pengembangan Pendidikan Islam. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 18
[2]Azumardi Azra, Agama dan Pemberantasan Korupsi. (Kompas, September 2003), hlm. 19
[3]Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, Dan Perguruan Tinggi, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2010), hlm. 19-20
[4]Ramayulis, Metodologi Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), hlm. 104
[5]Depdikbud, Peraturan Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta, Armas Duta Jaya, 1995), hlm. 3
[6]KementeriandanKebudayaan, Kurikulum 2013; KompetensiDasar SD/MI, (Jakarta), hlm.2
[7]KementeriandanKebudayaan, Op.Cit. hlm. 2-4
[8]Mulyasa, H.E, Kurikulum Tingkat SatuanPendidikanKemandirian Guru danKepalaSekolah, (Jakarta:Bumiaksara, cet I, 2008), hal 26.
[9]Muhaimin, Pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam di sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi, (Jakarta: PT. RajaGrasindo, 2010), hlm. 230
[10]Ibid, hlm. 230
[11]Mochtar Buchori, Ilmu Pendidikan & Praktik Pendidikan Dalam Renungan. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), hlm. 23
[12]Harun Nasution, Islam Dan Pendidikan Nasional, (Jakarta: Lembaga Penelitian IAIN Jakarta, 1983), hlm. 23
[13]Komarudin Hidayat, Memetakan Kembali Struktur Keilmuan Islam (Jakarta: Logos, 1999), hlm.
[14]Amin Abdullah, “Problem Epistemologis-Metodologis Pendidikan Islam”, dalam Abdul Munir Mulkhan, et.al Religiusitas Iptek, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1988) hlm. 24
[15]Mochtar Buchori, Op.Cit. Hln. 24
[16]Rasdijanah, Butir-butir Pengarahan Dirjen Binbaga Islam pada Pelatihan Peningkatan Wawasan Ilmu Pengetahuan dan Kependidikan Bagi Dosen PAI di Perguruan Tinggi Umum. (Bandung: 11 September 1995).
[17]Siti Malikhah Thowaf, “Pembinaan Kampus Sebagai Lembaga Pendidikan Ilmiah Edukatif yang Religius.” Makalah Disajikan dalam Konvensi Pendidikan Indonesia III. Ujung Pandang, 4-7 Maret 1996.
[18]Muhaimin, Pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam di sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi, (Jakarta: PT. RajaGrasindo, 2010), hlm. 56
[19]Ibid, hlm. 59

2 comments: