Thursday, November 27, 2014

MENGGANTI PERUNTUKAN (Fungsi, manfaat/Bentuk) WAQAF



Mata Kuliah Fiqih Kontenporer

Dosen Pengampu:
Dr. Tutik Hamidah M.Ag


Oleh:
Moch. Mulyodianto                                         
(13770052)                                 

 Mahasiswa Pascasarjana UIN Maliki Batu Nov, 2014 

 =================================================



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur patut kita haturkan kehadirat Allah Swt. karena atas izin-Nya dan rahmat hidayah-Nya yang dilimpahkannya kepada kita semua. sehingga saya Moch. Mulyodianto (13770052) dapat menyelesaikan makalah dengan judul “MENGGANTI PERUNTUKAN BENDA WAQAF” Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Studi Fiqh Kontemporer dengan dosen pengampu Dr. Tutik Hamidah M.Ag. Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) semester III tahun akademik 2013/2014.
Selanjutnya ucapan terima kasih kepada dosen pembimbing ibu Tutik Hamidah yang telah memberikan motivasi dalam penyelesaian tugas ini, dan juga kepada rekan mahasiswa yang turut mendukung dalam penyelesaian tugas kami.
Dalam menyingkapi permasalahan yang terdapat didalam makalah ini, terutama kami sebagai pemakalah belum begitu sempurna menguraikan isi yang ada didalam makalah ini, untuk itu penting adanya harapan kami memohon kepada dosen pembimbing untuk menambah serta meluruskannya agar tidak terjadi kekeliruan bagi para rekan pembaca.


Malang, 28,November 2014


Penyusun



BAB I
PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang Masalah
Waqaf adalah menahan harta yang telah di berikan kepada seseorang untuk di kelolah, Tapi untuk melaksanakan waqaf harta tersebut harus memenuhui rukun dan syarat yang harus diperhatikan. Karena rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum.
Tujuan pokok dari setiap perwaqafan adalah untuk berjihad di jalan Allah yang hasilnya akan di nikmati dan di oleh ummat dan pahalanya akan tetap mengalir kepada orang yang memberikan harta waqafmya.
Di zaman dahulu waqaf barangkali bukanlah suatu yang penting untuk dibicarakan. Akan tetapi pada zaman sekarang untuk mencapai tujuan yang mulia itu seringkali mengalami masalah-masalah  yang tidak hanya terjadi karena faktor intern k atau ekstern, tetapi juga permasalahan yang timbul dari penggunakan harna waqaf dalam pengelolahan maupun dalam kemaslahatan umum. yang cukup jauh menyebabkan sulitnya untuk menentukan antara kepentingan si waqif dan kepentingan benda waqaf
Seringkali di masyarakat kita temukan permasalahan tentang penglolahan waqaf,  seuatu contoh: Seringkali terjadi permasalahan-permasalahan mengganti perutukan yang tidak ssuai dengan keinginan si waqaf dan lebih memilih untuk kepentingan umum sehingga ikrar yang di ucapkan oleh si waqif di salah gunakan dalam pengelohan benda waqafnya.

B.  Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus masalah yang akan dibahas oleh penulis adalah bagaimana pengelolahan harta waqaf  dan bagaimana mengganti peruntukan benda waqaf yang sering terjadi di masyarakat?


BAB II
PEMBAHASAN
A.  Deskripsi Masalah
  1. Pengertian Waqaf
Di dalam ajaran Islam terdapat berbagai ketentuan tentang harta demi terwujudnya kemaslahatan umum. Berbagai ketentuan itu misalnya zakat, amal jariyah, sedekah, infaq dan wakaf. Wakaf sangat berguna bagi masyarakat, karena dapat memperlancar pelaksanaan urusan agama Islam sekaligus meningkatkan kesejahteraan kaum muslimin. Oleh karenanya perlu bagi kita sebagai muslim memahami dan mengetahui ketentuan wakaf yang pada gilirannya bila kita mampu, berlomba-lomba melakukan wakaf. Mula-mula wakaf dilakukan oleh Umar bin Khatab r.a. atas perintah Rasulullah Saw ketika mendapat sebidang tanah hasil rampasan perang khaibar. Dan sejak itu mulai dikenal wakaf di dalam ajaran Islam, lalu banyak para sahabat di Madinah mengorbankan sebagian hartanya untuk dijadikan wakaf.
Menurut bahasa wakaf berarti menahan, mencegah dan menghentikan. Sedang menurut istilah wakaf adalah : Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuh barangnya, dan barang itu lepas dari penguasaan si pemberi wakaf serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan agama”. Melalui pengertian ini, inti wakaf terletak pada segi kemanfaatan dan keutuhan barang yang diwakafkan. Selama benda yang diwakakan masih bermanfaat, bersama dengan itu pula pahalanya selalu mengalir (amal jariyah). Didalam Al-Qur’an disebutkan dalam Surat Al-Baqarah ayat 261 – 262.
ã@sW¨B tûïÏ%©!$# tbqà)ÏÿZムóOßgs9ºuqøBr& Îû È@Î6y «!$# È@sVyJx. >p¬6ym ôMtFu;/Rr& yìö7y Ÿ@Î/$uZy Îû Èe@ä. 7's#ç7/Yß èps($ÏiB 7p¬6ym 3 ª!$#ur ß#Ï軟Òム`yJÏ9 âä!$t±o 3 ª!$#ur ììźur íOŠÎ=tæ ÇËÏÊÈ   tûïÏ%©!$# tbqà)ÏÿZムöNßgs9ºuqøBr& Îû È@Î6y «!$# §NèO Ÿw tbqãèÎ7÷Gム!$tB (#qà)xÿRr& $xYtB Iwur ]Œr&   öNçl°; öNèdãô_r& yYÏã öNÎgÎn/u Ÿwur ì$öqyz óOÎgøŠn=tæ Ÿwur öNèd šcqçRtóstƒ ÇËÏËÈ  
Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah[166] adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.
“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.
Hukum wakaf pada dasarya "jaiz" atau diperbolehkan. Namun karena begitu pentingnya nilai wakaf, maka hukum wakaf sangat dianjurkan (sunnah). Wakaf senilai amal jariyah, karena ia bukan sekadar sedekah biasa, disebabkan pahala dan manfaatnya lebih besar diperoleh (pahalanya mengalir terus) bagi orang yang mewakafkan Perhatikan Firman Allah dan hadits berikut ini(   QS. Ali Imran : 92)
  1. لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيم
Artinya:"Kamu sekali-kali belum mernperoleh kebaikan, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai”, dan sesuatu yang kamu nafkahkan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya”.(QS. Ali Imran : 92)
Sedangkan rukun wakaf ada empat yaitu: Pertama: Wakif (orang yang mewakafkann harta. Kedua: Mauquf bih (barang atau harta benda yang diwakafkan). Ketiga: Mauquf ‘alaih (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf). Keempat: Shighat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewafkan sebagian harta bendanya. Sedangkan syarat agar wakaf dinyatakan syah yaitu: Pertama: Bersifat selama lamanya maka tidak syah apabila dibatasi dengan waktu tertentu. Kedua: Wakaf tidak boleh dicabut, artinya wakaf itu syah, maka pernyataan tidak boleh di cabut. Keriga: Pemilikan wakaf tidak boleh dipindah tangankan, baik orang badan hukum / negara. Kempat: Wakaf harus sesuai dengan tujuan wakaf.[1]
Akan tetapi apabila melihat keadaan sekarang, banyak sekali persoalan perseoalan yang timbul dari wakaf diantaranya merubah wakaf yang tidak sesuai dengan keinginan si wakif, yang tujuan dari yang menjadi persoalan dilarang dan dibolehkannya.
Bila ditinjau dari segi peruntukkan ditunjukkan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua, yaitu:
a.     Wakaf  Ahli  (Khusus)
Wakaf  ahli  disebut  juga  wakaf  keluarga  atau  wakaf  khusus.  Maksud  wakaf  ahli  ialah  wakaf  yang  ditujukan  kepada  orang-orang  tertentu,  seorang  atau  terbilang,  baik  keluarga  wakif  maupun  orang  lain.  Misalnya,  seseorang  mewakafkan  buku-buku  yang  ada  di  perpustakaan  pribadinya  untuk  turunannya  yang  mampu  menggunakan.  Wakaf  semacam  ini  dipandang  sah  dan  yang  berhak  menikmati  harta  wakaf  itu  adalah  orang-orang  yang  ditunjuk  dalam  pernyataan  wakaf.[2]
     Sebagai wakaf yang hasilnya diperuntukkan bagi orang-orang tertentu yang umumnya terdiri atas keluarga atau kerabat wakif, maka wakaf semacam ini dinamakan juga wakaf Zurri yang berarti keturunan atau keluarga.[3]
Wakaf semacam ini sah, namun terdapat masalah ketika anak keturunannya punah atau semakin berkembang. Dan setelah diadakan peninjauan kembali, yang mana hasilnya dapat dipertimbangkan, maka wakaf ini dihapus dan ditiadakan, yang mana beberapa ulama’ berkaidah bahwa akibat hukum wakaf ini adalah pendayagunaan status wakafnya berubah menjadi Wakaf Khairi yang mana ini sudah menjadi wewenang  para hakim atau nadzir bahwa wakaf seperti ini seharusnya diubah menjadi semacam wakaf khairi, yang mana dugunakan untuk umum.[4]
b.    Wakaf  Khairi (Umum)
Wakaf  khairi  ialah  wakaf  yang  sejak  semula  ditujukan  untuk  kepentingan-kepentingan  umum  dan  tidak  ditujukan  kepada  orang-orang  tertentu.  Wakaf  khairi  inilah  yang  benar-benar  sejalan  dengan  amalan  wakaf  yang  amat  digembirakan  dalam  ajaran  Islam,  yang  dinyatakan  pahalanya  akan  terus  mengalir  hingga  wakif  meninggal  dunia, selama  harta  masih  dapat  diambil  manfaatnya.[5] Dalam perwakafan ini Waqif mempunyai hak penuh untuk menentukan kepada siapa wakaf itu akan diberikan, apakah untuk anaknya, cucunya, orang fakir miskin atau diberikan untuk tempat ibadah, bahkan untuk dirinya sendiri. Dalam hal ini untuk dirinya sendiri itu ulama berbeda pendapat dalam memandangnya, Diantaranya yaitu :
1)        Abu Yusuf dari golongan Hanafi memperbolehkan wakaf untuk dirinya sendiri dan mensyaratkannya bahwa hasilnya untuk dirinya sendiri selama wakif tersebut masih hidup.
2)        Menurut Muhammad yang juga dari golongan Hanafi, berpendapat bahwa tidak memperbolehkan wakaf untuk dirinya sendiri dikarenakan syarat ini bertentangan dengan tujuan pokok amalan wakaf. Bila dalam pengikrarannya wakaf ini disertakan dalam syaratnya, maka perwakafannya batal.[6]
3)        Malik berpendapat sama dengan Muhammad, bahwa tidak memeperbolehkan persyaratan hasil barang wakaf untuk dirinya sendiri, akan tetapi syarat ini tidak membatalkan amalan wakaf bila disertai dengan orang lain.
Dan untuk mayoritas Syafi’iyyah juga tidak memperbolehkan syarat perwakafan untuk dirinya sendiri dikarekan akan membatalkan perwakafan harta benda wakaf yang akan diwakafkan.[7]
2.                            Pengelolaan harta wakaf.
Untuk mengelola harta wakaf maka dibutuhkan pengelola atau dalam fiqh disebut dengan nadzir. Nadzir berasal dari kata kerja bahasa Arab nadzara-yandzuru nadzaran yang mempunyai arti, menjaga, memelihara, mengelola dan mengawasif. Adapun nadzir adalah isim fa'il dari kata nadzir yang kemudian dapat diartikan dalam bahasa Indonesia dengan pengawas (penjaga). Sedangkan nadzir wakaf atau biasa disebut nadzir adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf. Nadzir wakaf adalah orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut.[8]
Untuk mengelola wakaf di Indonesia secara profesional, yang pertama adalah pembentukan suatu badan atau lembaga yang mengkordinasi secara nasional bernama Badan Wakaf Indonesia. (BWI). Badan Wakaf Indonesia di berikan tugas mengembangkan wakaf secara produktif dengan membina Nazhir wakaf (pengelola wakaf) secara nasional, sehingga wakaf dapat berfungsi untuk meningkatkan taraf  hidup masyarakat. Dalam pasal 47 ayat 2 disebutkan bahwa Badan Wakaf Indonesia bersifat independent, dan pemerintah sebagai fasilitator. Tugas utama badan ini adalah memberdayaan wakaf melalui fungsi pembinaan, baik wakaf benda bergerak maupun benda yang bergerak yang ada di Indonesia sehingga dapat memberdayakan ekonomi umat. Badan Wakaf Indonesia ini mempunyai tugas:
1)      Melakukan pembinaan terhadap Nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf.
2)      Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf berskala nasional dan internasional
3)      Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf
4)       Memberhentikan dan mengganti Nadzir
5)      Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf, dan Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.[9]
Pada masa kini masih banyak masyarakat khususnya umat Islam belum memahami dan mengerti keberadaan lembaga wakaf. Padahal lembaga wakaf di Indonesia telah dikenal dan berlangsung seiring dengan usia agama Islam masuk ke Nusantara, yakni pada pertengahan abad ke-13 Masehi. Kenyataannya dalam perkembangannya, lembaga wakaf belum dipahami masyarakat serta belum memberikan kontribusi yang berarti dalam rangka peningkatan kehidupan ekonomi umat Islam. Masalah wakaf merupakan masalah yang masih kurang dibahas secara intensif. Hal ini disebabkan karena umat Islam hampir melupakan kegiatan-kegiatan yang berasal dari lembaga perwakafan.[10]
Permasalahan dalam pengelolahan waqaf ini Seringkali kita jumpai dalam masalah Waqaf masjid dalam pengelolahannya. Contoh pengelolahan Halaman masjid atau areal masjid itu di kelolah seperti apa dan bagaimana? Di dalam pembahasan dalam pengelolahan Waqaf masjid dalam pengelolahannya yaitu: sekitar masjid pada dasarnya tidaklah termasuk didalam batasan masjid sehingga diberlakukan padanya hukum-hukum masjid, seperti : larangan menetap bagi seorang yang haidh, nifas atau junub atau pun larangan berjual beli didalamnya. Markaz al Fatwa menyebutkan bahwa batas-batas masjid adalah bagian yang dikelilingi oleh bangunannya atau kayu-kayu atau bambu-bambu atau sejenisnya. Bagian inilah yang diberlakukan didalamnya hukum masjid yang dilarang didalamnya jual beli atau sejenisnya, dilarang pula seorang yang haidh, nifas atau junub berada didalamnya. Adapun lapangan, halaman atau sejenisnya maka tidaklah termasuk didalam batasan masjid. Dengan demikian tidaklah diberlakukan baginya hukum masjid. Oleh karena itu dibolehkan didalamnya apa-apa yang dibolehkan diluar masjid, seperti jual beli atau yang lainnya. (Markaz al Fatwa No. 10281) Jadi tidaklah mengapa menjadikan areal atau halaman masjid sebagai lahan parkir jika memang kebutuhan menuntut hal demikian.[11]
3.                            Mengganti Peruntukan benda waqaf
Masalah   tukar-menukar  barang  wakaf   seperti  yang  digambarkan  dalam  istilah  fikih  perwakafan  di  sebut  “Istibdal/ Ibdal“.  Al-Istibdal, diartikan  sebagai  penjualan  barang  wakaf  untuk  dibelikan  barang  lain  sebagai   wakaf  penggantinya.   Ada  yang  mengartikan,  bahwa  al-Istibdal   adalah   mengeluarkan   suatu  barang  dari  status   wakaf,  dan  menggantikannya   dengan  barang yg lain, baik  yang  sama  kegunaannya  atau   tidak,  seperti  menukar  wakaf   yang  berupa  tanah pertanian  dengan  barang  lain  yang  berupa  tanah  untuk  bangunan. Ada  juga  pendapat  yang  mengartikan  sama  antara  Al-Istibdal  dan  Al-Ibdal.
Ulama  fikih  berbeda  pendapat  dalam  mensikapi  boleh  atau  tidaknya  istibdal  atau Ibdal  ini,  ada  yang  mempersulit  ada  yang  mempermudah,  bahkan  ada  yang  pada  dasarnya melarang   istibdal   atau   ibdal   kecuali   dalam  situasi   pengecualian  (ahwal  istitsnaiyah) yang   jarang  terjadi.   Diantara  mereka  ada  yang  memperbolehkannya  karena  syarat   si wakif,  atau  karena   alasan   hasilnya  (dari  istibdal  ini)  menjadi  lebih  banyak,   atau  karena  ada  situasi  darurat.
Dalam memandang permasalahan yang demikian terdapat dua pandangan yaitu:
1.    Bagi mereka  yang  lebih  menitikberatkan  pada   “prinsip  keabadian”   mengatakan, bahwa  menjaga  kelestarian  atau  keberadaan   barang  wakaf  (mauquf)  itu  merupakan  keniscayaan   kapan  dan  dimana  saja,  tidak  boleh  dijual   dengan  alasan   apapun  dan   tidak  boleh  ditukar  dalam  bentuk  apapun,  apalagi  kalau   barang  wakaf   tersebut   berupa   masjid,  namun  dalam  madzhab  Hanabilah  (Hambaliyah)  masjidpun  dapat  ditukar bahkan   dijual  untuk  dibelikan  wakaf  yang  baru  sebagai  penggantinya,  dengan  alasan  darurat,  seperti  dibutuhkan  untuk  jalan   lalu-lintas  umum,   untuk   perluasan   kuburan  dan  lain  sebagainya.
2.    Dan  bagi  mereka  yang  lebih   berorientasi  pada “prinsip  kemanfaatan”,   mengatakan bahwa  penukaran  barang  wakaf  itu  mungkin  dilakukan   dengan  alasan-alasan  tertentu antara  lain  :   apabila  barang  wakaf  tersebut  sudah  tidak  dapat  memberikan  manfaat sebagaimana  yang  dimaksud   oleh  si  Waqif  (orang  yang  memberi  wakaf),  atau  kondisinya  sudah  menghawatirkan  menjadi  rusak,  atau  ada  tujuan-tujuan  lain  yang  lebih basar  maslahahnya  dan  manfaatnya  bagi  masyarakat   luas,   seperti  untuk  perluasan masjid,  atau  untuk  jalan  yang  sangat  dibutuhkan  masyarakat,  atau  untuk  kuburan umum  bagi  umat  Islam. Dalam makalah ini ada beberapa perbedaan tetntang “Istimbad” tentang 4 madzhab
a.Madzhab   Hanafiyah
1)   karena  ada  syarat  dari  wakif,  seperti  ketika  dia berikrar  wakaf  mengatakan: “saya  mewakafkan  tanah  saya  ini  dengan  syarat  sewaktu-waktu  saya  atau  orang yang  mewakili  saya  dapat  menukarnya  dengan  tanah  lain  sebagai  penggantinya“.
2)   Karena   keadaan    dlarurah   atau   karena   mashlahah,   seperti   tanah   wakaf   yang   tidak   dapat   ditanami   (sabkhah), dan tidak  dapat  memberi  hasil  dan  manfaat  apa-apa sehingga  “mauquf  ‘alaih” tidak   menerima   manfaat   hasilnya,  atau  hasilnya   menyusut   tidak  cukup untuk  biaya   perawatan   dan   pengelolaannya,   maka   pemerintah / hakim  boleh    menukarnya, meski tidak ada ikrar dari si waqif.
    1. Madzhab  Malikiyah
1)   Apabila  barang  wakaf  itu  berupa  masjid.  Dalam  hal  melarang  Istibdal.
2)   Apabila  barang  wakaf  itu  berupa  tanah  yang  menghasilkan,  maka  tidak  boleh  menjualnya   atau   menukarnya,  kecuali  karena   ada  dharurah   (darurat),  seperti  untuk perluasan   masjid,   atau  untuk  jalan   umum  yang   dibutuhkan  masyarakat,  atau   untuk kuburan,  sebab  hal  tersebut  merupakan   “kemaslahatan  umum”.
    1. Madzhab  Syafi’iyah
Madzhab Syafi’iyah  tidak  jauh  berbeda  pendapatnya  dengan  madzhab  Malikiyah, yakni bersikap  mempersempit / mempersulit  terhadap  bolehnya  Istibdal, demi  menjaga  kelestarian   barang   wakaf,  Madzhab   Syafi’iyah   melarang  menjual  masjid   secara  mutlak,  meskipun  masjid  itu  sudah  roboh,  atau  sudah  tidak  ditempati  untuk  ibadah,  karena  penduduk  sekitarnya  sudah  pindah  tempat   semuanya   atau   meninggal  semuanya (seperti  yang  terjadi  waktu  ada  bencana  tsunami di Aceh),  demikian  juga   tanah  masjid  yang  sudah  tidak  ada  bangunannya   tinggal  puing-puing  saja,  tetap  dilarang  menjualnya  atau  menukarnya.
    1. Madzhab  Hanabilah
Madzhab  ini  membolehkan  menjual  mesjid  apabila  sudah  tidak  dapat  memenuhi  maksud  pewakafannya, seperti   tidak  dapat  menampung  jama’ahnya  dan  tidak  dapat  diperluas  lagi,  atau  ada bagian   masjid  yang  rusak  yang  menyebabkan  masjid   tidak  dapat  dimanfaatkan,  atau ada  kerusakan  bangunan  di  kawasan   dimana  masjid   tersebut  berada,  sehingga  masjid   tidak  dapat  digunakan  dan   tidak  manfaat  lagi.   Maka  dalam  kondisi   seperti   itu masjid  boleh  dijual,  dan  hasil  penjualannya  digunakan  untuk  membangun  masjid  lagi
Di  antara  empat  madzhab  tersebut,  disamping  ada  perbedaan-perbedaannya,  juga ada  persamaan-persamaannya,  antara  lain:
1)      Sedapat  mungkin  barang  wakaf   harus  dijaga  kelestariannya dan dilindungi keberadaannyaa.
2)      Penukaran  atau  penjualan  barang  wakaf  hanya  dibolehkan  apabila  ada  alasan darurat  atau  untuk  mempertahankan  manfaatnya.
3)      Penukaran  (al-Istibdal)  maupun  penjualan  (al-bai’)  barang  wakaf  harus  dilakukan  oleh  pemerintah  (qadli  atau  hakim),  paling  tidak  seizin  pemerintah.
4)      Hasil   penukaran   maupun  penjualan  barang  wakaf   harus  diwujudkan  menjadi barang   wakaf   penggantinya.[12]
Implikasi Fiqih lintas mazhab ini dapat dilihat dari Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang memiliki paradigma menekankan pentingnya menjaga manfaat wakaf. Masalah  istibdal  dimasukkan  dalam  “hukum  pengecualian.  seperti   disebut  dalam    BAB   IV Pasal  40  dan  41  ayat  (1) .   Dalam  Pasal  40  dinyatakan:  Harta  benda  wakaf  yang  sudah  diwakafkan  dilarang : Dijadikan, jaminan, Disita, Dihibahkan, Dijual, Diwariskan , Ditukar atau Dialihkan  dalam  bentuk  pengalihan  hak  lainnya.
                 Dalam  Pasal  41  dinyatakan:
1.    Ketentuan   sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  40  yang di ”Tukar” dikecualikan   apabila  harta   benda  wakaf  yang  telah   diwakafkan  digunakan  untuk  kepentingan umum  sesuai  dengan  rencana  umum  tata  ruang  (RUTR)   berdasarkan  ketentuan   peraturan   perundang-undangan  yang   berlaku  dan   tidak  bertentangan  dengan  syari’ah.
2.    Pelaksanaan   ketentuan   sebagaimana  dimaksud  pada  ayat   (1)  hanya  dapat  dilakukan  setelah  memperoleh  izin  tertulis  dari  Menteri  atas  persetujuan  Badan Wakaf  Indonesia.
3.    Harta   benda  wakaf  yang  sudah  diubah   statusnya  karena  ketentuan  pengecualian   sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  wajib  ditukar  dengan  harta  benda yang  manfaat   dan  nilai   tukar  sekurang-kurangnya   sama  dengan  harta  benda wakaf  semula.
4.    Ketentuan  mengenai  perubahan  status  harta  benda  wakaf  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), ayat  (2),  dan  ayat  (3)  diatur  lebih  lanjut  dengan  Peraturan Pemerintah.
        Dari  ketentuan-ketentuan  yang  tercantum  mulai  Pasal  40  dan  41  diatas,  terlihat  adanya  sikap   kehati-hatian   dalam  tukar-menukar  harta benda wakaf,  dan   masih  menekankan upaya  menjaga  keabadian  barang  wakaf  selama  keadaannya  masih  normal-normal  saja.  Tapi   disisi   lain  juga  sudah  membuka  pintu  Istibdal  meskipun  tidak  tasahul  (mempermudah  masalah). Maka ruislag sebenarnya adalah hukum pengecualian.[13]
Dalam permasalahan tukar menukar masjid ini sering terjadi  Hukum menukar tanah wakaf masjid:
a.         Madzhab Syafi'i tidak boleh sedagkan Menurut madzhab lain boleh, dengan syarat: Pertama:Tanah wakaf tersebut ditukar dengan yang lebih baik manfaat dan kegunaannya. Kedua:Manfaat dan kegunaan yang lebih baik seperti tersebut di atas harus berdasarkan putusan seluruh pengurus takmir dan ulama setempat.
b.         Sedangkan Madzhab Hambali, jika fungsi dari bagian depan masjid yang akan dijadikan halaman atau tempat parkir tersebut tidak mungkin dapat dipertahankan keabadiannya; karena keberadaan masjid di tepi jalan itu mutlak memerlukan halamman dan tempat parkir untuk menjaga keselamatan para pengunjung masjid dari kecelakaan lalu lintas dan kemungkinan ada pelebaran jalan, maka hukumnya boleh.
                 Sedangkan hukum tanah yang semula berfungsi sebagai masjid, kemudian berubah menjadi halaman atau tempat parkir:
a.    Madzhab Syafi'i, tanah tersebut hukumnya tetap seperti hukum masjid, sehingga tidak boleh ada wanita yang sedang haidl berada di halaman tersebut dan hukum-hukum masjid lainnya.
b.    Madzhab Hanafi, setelah tanah tersebut diputuskan mejadi halaman masjid, maka hukumnya seperti halaman masjid yang lain yang tidak sama dengan hukum masjid.
c.    Madzhab Hambali, setelah tanah tersebut berubah fungsinya menjadi bukan masjid, maka hukumnya juga berubah.[14]
4.                            Mengganti Tanah Wakaf yang tidak sesuai dan Fungsi Masjid
Ada beberapa permasalahan yang muncul mengenai wakaf. Permasalahan tersebut ialah tentang mengganti tanah wakaf yang tidak sesuai dengan Ketentuan Wakif. Menurut jumhur ulama dari mazhab Syafi’i, Maliki, dan Hanbali rukun wakaf tersebut ada empat, yaitu adanya Wakif (orang yang berwakaf), Maukuf ‘Alaih (orang yang menerima wakaf), Maukuf (benda yang diwakafkan), dan Sighat.[15] Masing-masing rukun tersebut harus memenuhi persyaratan tertentu. Seperti Maukuf, harus memenuhi bebarapa syarat sebagai berikut : (1) Abadi untuk selama-lamanya, maka tidak sah wakaf yang dibatasi oleh waktu tertentu. (2) Benda yang diwakafkan harus tetap zatnya dan dapat dimanfaatkan untuk jangka lama. (3) Jelas wujudnya dan bila tanah harus jelas batas-batasnya dan milik wakif sendiri. (4) Bisa benda bergerak atau benda tidak bergerak. Menurut Sayyid Sabiq : Sah mewakafkan rumah dan perabotnya yang bias dipisahkan dan mushab (Qur’an) dan kitab-kitab (buku), senjata dan binatang ternak dan sah juga mewakafkan segala apa yang boleh dijual dan boleh mengambil manfaatnya serta harus kekal zatnya.[16]
Jadi jelaslah dari beberapa pernyataan diatas bahwa apabila mengganti tanah wakaf yang tidak sesuai dengan ketentuan Wakif adalah tidak diperbolehkan. Seperti apabila yang dikehendaki Wakif adalah mewakafkan tanah untuk dibangun masjid, maka haruslah masjid yang dibangun pada tanah tersebut.Sebagaimana waqaf yang di atas terbagi menjadi dua, yaitu Wakaf Khayri dan Wakaf Zurry. Wakaf Zurry ialah wakaf yang dikhususkan oleh yang berwakaf untuk kerabatnya. Sedangkan Wakaf Khayri ialah wakaf yang diperuntukkan untuk amal kebaikan secara umum atau maslahatul ammah, seperti mewakafkan sebidang sebidang tanah untuk membangun masjid.
Sebagaimana yang terdapat pada kitab Fathul Mu’in disebutkan “Saya jadikan tempat ini selaku masjid, dengan mengatakan begitu, maka tempat yang dimaksud menjadi masjid meski tidak disebut disana “Karena Allah” serta tidak menyebut “Tidak boleh di jual, dihibahkan/diiwariskan. Karena setiap masjid itu mesti harus diwaqafkan”.
Sedangkan menurut Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, Pasal 40 bahwa harta benda wakaf tidak dapat dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, dan ditukar. Pasal 41 menjelaskan perubahan status wakaf atau penukaran harta wakaf dapat dilakukan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.
Adapun mengenai syarat-syarat yang diajukan oleh Wakif terdapat perbedaan diantara para ulama. Menurut Hanafiyah, syarat-syarat dai Wakif untuk mengatur pengelolaan wakaf terbagi menjadi dua, yaitu syarat yang tidak sah dimana syarat yang bertentangan dengan syara’ hukum dan syarat yang sah dimana pada syarat ini wajib diwujudkan seoptimal mungkin serta wajib dijaga karena tidak bertentangan dengan syara’ hukum dan tidak merugikan wakaf serta penerimanya, seperti apabila Wakif mensyaratkan agar tidak boleh merubah barang wakaf.
Menurut Syafi’iyah, bahwa wakaf adalah pemberian yang bergantung pada syarat-syarat dari Wakif, dimana ia berhak untuk memberikan persyaratan yang menurutnya terdapat kemaslahatan bagi kelangsungan Wakif atau bagi penerimanya dengan catatan selama syarat tersebut tidak bertentangan dengan nash agama. Selain itu, mengenai masalah penggantian barang wakaf, ulama Ja’fariyah sama dengan ulama Syafi’iyah yang sangat hati-hati dalam membolehkannya. Mereka berpegangan pada prinsip bahwa hukum asal dari menjual barang wakaf adalah haram.[17]
Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa wakaf ada dua macam, yaitu Wakaf Khayri dan Wakaf Zurry. Mengenai Wakaf Khayri terdapat perbedaan pendapat Imam Madzhab. Menurut Imam Abu Hanifah, harta yang diwakafkan tetap berada pada milik wakif dan boleh ditarik kembali oleh Wakif, maka harta tersebut tidak berpindah hak milik, hanya hasil manfaatnya yang diperuntukkan pada tujuan wakaf. Kecuali dalam tiga hal, yaitu wakaf masjid, wakaf yang ditentukan keputusan pengadilan, dan wakaf wasiat. Apabila seseorang mewakafkan hartanya untuk kepentingan masjid, atau seseorang membuat pembangunan dan diwakafkan untuk masjid, maka status wakaf didalam maslah ini ada. Karena diwakafkan untuk masjid, maka secara spontan itu berpindah menjadi milik Allah dan tanggallah kekuasaan si Wakif dalam kasus ini. Sementara menurut Imam Syafi’i, harta yang diwakafkan terlepas dari Wakif menjadi milik Allah dan berarti menahan harta untuk selama-lamanya. Karena tidak boleh wakaf yang ditentukan jangka waktunya. Dan menurut Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa bila telah jelas seseorang mewakafkan hartanya, maka Wakif tidak mempunyai kekuasaan bertindak atas benda itu dan juga tidak bisa menarik kembali. Menurut beliau, benda yang diwakafkan itu harus benda yang dapat dijual, walaupun setelah jadi wakaf tidak boleh dijual dan harus benda yang kekal zatnya karena wakaf bukan untuk waktu tertentu tapi buat selama-lamanya.
fungsi mesjid yang bersifat ukhrawi sampai yang bersifat duniawi. Sehingga sulit membedakan mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Pada dasarnya menggunakan mesjid untuk kegiatan-kegiantan dimasyarakat yank bersifat kemaslahatan umat adalah boleh, selagi  tidak bertentangan dengan ajaran islam ( al-quran, hadist dan ijma). Selanjutnya bagaimana hukum mengganti fungsi mesjid menjadi gereja atau yang lainnya?  Allah Swt berfirman: Artinya: Dan Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorangpun di dalamnya di samping (menyembah) Allah.(QS Al-jin :18)”. Berdasarkan firman allah diatas hukum mengganti fungsi masjid menjadi gereja atau yang lain adalah tidak boleh karena pada ayat diatas terdapat larangan“.
Sedangkan  apabila mesjid digunakan untuk kantor yang beroperasi dalam hal perdagangan, hukumnya adalah tidak diperbolehkan, tetapi kalau untuk kantor keperluan kaum muslimin atau keperluan mesjid seperti halnya pembagian zakat, itu diperbolehkan. Mesjid  adalah milik Allah maka semua kekayaan atau apa saja yang dijadikan hak milik masjid adalah hak milik allah, yang diamanatkan kepada kaum muslimin atau pengurus masjid untuk membinany.[18] Pada dasarnya masjid adalah tempat untuk bersujud atau beribadah kepada Allah swt. Akan tetapi masjid juga dapat digunnakan untuk kegiatan lain selama kegiatan itu tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan Hadis.
Jadi pada prinsipnya, wakaf tergantung pada sighat dari wakif. Apabila wakif mewakafkan hartanya dengan ucapan “Saya mewakafkan untuk kepentingan masjid”, maka wakaf tersebut selamanya akan digunakan untuk kepentingan atau pemeliharaan masjid untuk selanjutnya.

Kesimpulan.
            Apapila  kita  mencermati   perbedaan-perbedaan   pendapat  diantara  para  ulama  madzhab  selama  ini,  terlihat  tingkat  penyikapannya  yang  berbeda  juga,  dari  yang sangat ketat  konservasinya  terhadap  barang  wakaf  dan  terkesan  mempersulit  istibdal  (tasydid)  sampai  yang  sebaliknya  terasa  sangat  longgar  / mempermudah  (tashil)  membuka   peluang  istibdal.  Masing-masing   dengan  dalil  dan  alasan  ijtihadnya  sendiri-sendiri,  dan  juga  tidak  sedikit  dipengaruhi  oleh  realitas   lingkungan  sosial  yang  diamatinya  pada  zamannya  atau   pengalaman  pribadinya  sendiri.
            Pemakalah perpendapat selama dalam melakukan peruntukan Waqaf dan pertukarannya selama tidak melanggar syariat Islam maka dalam permasalahan yang demikian itu lebih memilih tashil yaitu untuk mempermudah karena dalam hal demikian bisa menitik beratkan kepada kemanfaatan benda tersebut sehingga lebh jelas kegunaanya dan akan mengalir kepada ahli Waqif sampai benda itu benar-benar musnah. Hal yang demikan itu akan lebih baik dibandingkan dengan  keabadian benda waqaf.

 DAFTAR RUJUKAN

Depag RI, fiqih Wakaf ,(Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam 2006)
Suparman Usman, Hukum Islam : Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum di Indonesia,  (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001)
Juhayya S. Praja, Perwakafan di Indonesia : Sejarah, Pemikiran Hukum dan Perkembangannya, (Bandung: Yayasan Piara, 1998)
Ahmad Azhar Basyir, Wakaf, Izarah dan Syirkah (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1987)
Al-Islam Burhanuddin, Syarah Bidayatul Mubtadi, Juz III dan IV, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1410 H / 1990 M)
Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif (sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat)., (Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, III. 2006)
Abdul Halim, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Ciputat : Ciputat Press, 2005), Cet. I
Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, Hukum Wakaf, Terjm. Ahrul Sani Faturrahman (Depok : Iman Press, 2004)
http//Areal Masjid Dijadikan Lahan Parkir _ Kejuck's Blog.htm
http// mengganti Istibdal Harta Benda Wakaf.htm




[1]. Depag RI, fiqih Wakaf ,(Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam 2006),  hal.21
[2]. Suparman Usman, Hukum Islam : Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum di Indonesia,  (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 35
[3]. Juhayya S. Praja, Perwakafan di Indonesia : Sejarah, Pemikiran Hukum dan Perkembangannya, (Bandung: Yayasan Piara, 1998), hlm.30
[4]. Ibid, hlm.31
[5]. Ahmad Azhar Basyir, Wakaf, Izarah dan Syirkah (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1987), hlm 14.
[6]. Al-Islam Burhanuddin, Syarah Bidayatul Mubtadi, Juz III dan IV, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1410 H / 1990 M), hlm20
[7]. Ibid, hlm 188
[8]. Suparman usman. Hukum perwakafan di Indonesia. 1994. Serang, Darul Ulum Press. Hlm. 33
[9]. psl. 49 ayat 1 UU No. 41/2004 ttg Wakaf
[10]. Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif (sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat)., (Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, III. 2006) Hal.79
[11]. http//Areal Masjid Dijadikan Lahan Parkir _ Kejuck's Blog.htm
[12]. http// mengganti Istibdal Harta Benda Wakaf.htm
[13] . http// menukar waqafRethinking” Fiqih Wakaf.htm

[15] . Abdul Halim, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Ciputat : Ciputat Press, 2005), Cet. I, hlm. 17
[16] . Ibid, hlm:19
[17] . Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, Op. Cit., hlm. 349-383

No comments:

Post a Comment