Amaliah Agama, Prestasi Ilmiah, Kesiapan Hidup

Amaliah Agama, Prestasi Ilmiah, Kesiapan Hidup
Al Hikam Malang Jl. Cengger Ayam 25 : Pesantren Mahasiswa yang Santri & Santri yang Mahasiswa

Wednesday, October 29, 2014

Kebijakan Pendidikan Agama Islam di Sekolah (Antara Problem dan Solusi)


Mahasiswa Pascasarjana UIN Maliki Malang
Wahyudi

========================================


BAB I
PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang Masalah
Tiada kekayaan yang lebih utama dari pada akal, tiada kepapaan yang lebih menyedihkan dari pada kebodohan, dan tiada warisan yang lebih baik dari pada pendidikan. (Ali bin Abu Thalib)[1]
Dalam ajaran Islam, ada sebuah pernyataan yang biasanya di yakini oleh umat Muslim sebagai Sabda Nabi Muhammad SAW. Yaitu, penegasan bahwa “Islam itu sangat tinggi, dan karenanya tidak ada yang lebih tinggi darinya”. Pernyataan itulah yang sering di dengung-dengungkan oleh para Da’i untuk menegaskan bahwa Islam itu hebat dan tinggi, sehingga apabila terjadi penyelewengan dan kedzaliman yang dipersalahkan adalah para penganutnya, karena dianggap tidak memahami sekaligus tidak mempraktekkan ajaran agama Islam secara benar.[2]
Masalah pendidikan, menurut Malik Fajar, adalah masalah yang tidak pernah tuntas untuk dibicarakan, karena itu menyangkut persoalan manusia dalam rangka memberi makna dan arah normal kepada eksistensi fitrinya.[3] Persoalan-persoalan yang dihadapi dunia pendidikan tersebut digambarkan oleh John Vaisey sebagaimana dikutip oleh Muis Sad Iman, dengan menyatakan bahwa, setiap orang yang pernah menghadiri konferensi Internasional di tahun-tahun terakhir ini pasti merasa terkejut akan banyaknya persoalan pendidikan yang memenuhi agenda. Makin lama makin jelas bahwa organisasi-organisasi internasional itu mencerminkan apa yang terjadi di semua Negara di dunia. Hampir tidak ada satu Negara pun dewasa ini dimana pendidikan tidak merupakan topik utama yang diperdebatkan.[4]
Bagaimana dengan pendidikan Islam di Indonesia? Pendidikan Islam di Indonesia, sama nasibnya. dan secara khusus pendidikan Islam menghadapi berbagai persoalan dan kesenjangan dalam berbagai aspek yang lebih kompleks, yaitu: berupa persoalan dikotomi pendidikan, kurikulum, tujuan, sumber daya, serta manajemen pendidikan Islam. Upaya perbaikannya belum dilakukan secara mendasar, sehingga terkesan seadanya saja. Usaha pembaharuan dan peningkatan pendidikan Islam sering bersifat sepotong-sepotong atau tidak komprehensif dan menyeluruh serta sebagian besar sistem dan lembaga pendidikan Islam belum dikelola secara professional.[5]
Pemberlakuan Undang-undang Republik Indonesia No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Pemerintah No.22 tahun 2006 tantang standar isi, sebelumnya pengembangan kurikulum dilakukan pemerintah pusat, yaitu pusat Kurikulum sedangkan pelaksanaanya dilakukan oleh satuan pendidikan.
Dasar pelaksanaan Pendidikan Agama berasal dari perundang-undangan yang secara tidak langsung dapat dijadikan pegangan dalam melaksanakan pendidikan agama disekolah secara formal, dasar yuridis formal tersebut terdiri dari dua macam.[6]
1.      Dasar structural/Konstitusional yaitu UUD 1945 dalam BAB XI pasal 29 ayat 1 dan 2 yang berbunyi :1) Negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa; 2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaan itu.           
2.      Dasar oprasional, yaitu terdapat dalam Tap MPR No IV/MPR/1973, yang kemudian dikokohkan  dalam  Tap MPR No II/MPR/1978 No. Tap MPR no II/MPR/1983, diperkuat oleh Tap MPR No.II/MPR/1988 dan Tap MPR  No II/MPR/1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara yang pada pokoknya menyatakan behwa pelaksanaan pendidikan agama secara langsung dimaksudkan dalam kurikulum sekolah-sekolah formal,mulai dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi

B.     Rumusana Masalah
a.       Bagaimanakah implementasi  kebijakan pendidikan agama islam di sekolah ?
b.      Bagaimanakah implementasi  kebijakan pendidikan agama islam di perguruan tinggi umum?
C.    Tujuan Penulisan
a.       Mengidentifikasi dan mengimplemntasi kebijakan pendidikan agama islam di Sekolah dan  Perguruan Tinggi umum




BAB II
PEMBAHASAN

A.  Definisi Pendidikan Islam
Dari segi etimologi pendidikan Islam bersalal dari bahasa Arab “Tarbiyah” dengan kata kerja “rabba”. Kata pengajaran dalam bahasa Arabnya adalah “Ta’lim”, dengan kata kerja “Allama”. Pendidikan dan pengajaran dalam bahasa Arabnya “Tarbiyah wa Ta’lim”.[7] Sedangkan dalam bahasa Inggris pendidikan berasal dari kata “Education” yang mempunyai arti knowledge resulting from teacher or training.[8]
Secara terminologi Pendidikan Islam adalah pembentukan kepribadian Muslim. Atau perubahan sikap dan tingkah laku sesuai dengan petunjuk ajaran Islam.[9] Muhammad Fadhil Al-Djamaly (1967): Pendidikan Islam adalah proses yang mengarahkan manusia kepada kehidupan yang baik dan yang mengangkat derajat kehidupannya, sesuai dengan kemampuan dasar (fitrah) dan kemampuan ajar (pengaruh dari luar) yang dimiliki dan diterimanya. Dan menurut Omar Mohammad Al-Toumy Al-Syaebany (1979) Pendidikan Islam adalah suatu usaha untuk mengubah tingkah laku individu dalam kehidupan pribadinya atau kehidupan kemasyarakatannya dan kehidupan dalam alam sekitarnya melalui proses kependidikan yang dilandasi nilai-nilai Islami.
Laporan Hasil Wordl Conference on Muslim Education yang pertama di Mekkah tanggal 31 Maret sampai 8 April 1977, disebutkan: Pendidikan seharusnya bertujuan menimbulkan pertumbuhan kepribadian total manusia secara seimbang, melalui latihan spiritual, intelektual, rasional diri, perasaan, dan kepekaan tubuh manusia. Oleh karena itu, pendidikan seharusnya menyediakan jalan bagi pertumbuhan manusia dalam aspeknya: spiritual, intelektual, imajinasi, fisik, ilmiah, linguistic baik secara individual maupun secara kolektif, dan memotivasi semua aspek tersebut untuk mencapai kebaikan dan kesempurnaan. Tujuan akhir pendidikan Muslim terletak pada realitas kepasrahan mutlak kepada Allah pada tingkat individual, masyarakat, dan kemanusian pada umumnya.[10]
Pendidikan menurut UU Sisdiknas 2003 Pasal 1 ayat (1) adalahUsaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
Pendidikan tinggi adalah pendidikan pada jalur pendidikan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi dari pada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah.
Dari definisi-definisi di atas, baik yang dikemukakan UU Sisdiknas 2003 maupun para tokoh pendidikan, dapat disimpulkan bahwa tujuan akhir pendidikan Islam adalah pembentukkan tingkah laku Islami (akhlak mulia) dan kepasrahan (keimanan) kepada Allah berdasarkan pada petunjuk ajaran Islam (Al-Qur’an dan Hadis), sehingga dapat mengemban dan menjalankan tugas yang di bebankan padanya dan mendapat kehidupan baik (hasanah fi dunya wa akhirat).
B.  Kebijakan Pendidikan Agama Islam di Sekolah
Dalam pancasila sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan Negara Indonesia mengakui tentang adanya Tuhan. Pengejawantahan tersebut terlihat dalam agama-agama yang diakui di Indonesia. Agama merupakan bagian kehidupan bangsa Indonesia. Sehingga pendidikan agama merupakan bagian yang terintegrasi dalam pembangunan nasional Indonesia.
Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara RI tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan nasional adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian  abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya pasal 31 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatakan bahwa 1. Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan 2. Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya 3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistim pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlaq mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dalam undang-undang.[11]
Pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mengemban fungsi tersebut pemerintah menyelenggarakan suatu sistim pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Unadang- Undang  Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisstem pendidikan Nasional.[12]
Pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu dan relefansinya serta efesiensi manajemen pendidikan. Pemerataan kesempatan pendidikan dwujudkan dalam program wajib belajar 9 tahun. Peningkatan mutu pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya melalui olah hati, olah piker, olah rasa, dan olah raga agar memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global. Peningkatan relevansi pendidikan dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan berbasis potensi sumberdaya alam Indonesia. Peningkatan efisiensi manajemen pendidikan dilakukan melalui penerapan manajemen berbasis sekolah dan pembaharuan pengelolaan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.
Sebagaimana amanat diatas menunjukkan pendidikan akhlak merupakan aspek yng sangat penting bagi keberhasilan pembangunan nasional. Sedangkan pendidikan akhlaq merupakan bagian yang integral terhadap agama termasuk Islam.
Dalam PP tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan bab II Pasal 2 ayat 1 “pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter maupun antar umat beragama. Pendidikan agama menurut pasal ini tidak sekedar membentuk akhlak peserta didik dan mengabdi kepada Tuhannya tetapi harus mampu menjaga perdamaian dan kerukunan hidup beragama dan antar umat beragama, karena bangsa Indonesia termasuk Negara yang plural, maka amanat pemerintah bisa dilihat dalam visi kebijakannya dalam upaya menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa, karena persatuan dan kesatuan bangsa sering kali dinodai dengan konflik- konflik yang bertendensi agama.
Pada pasal 2 ayat 2 PP tentang pendidikan agama dan keagamaan menyebutkan bahwa “pendidikan agama bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai- niloai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Selain itu pasal 5 ayat 3 pendidikan agama mendorong peserta didik untuk taat menjalankan agama sabagai landasan etika dan moral dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pada ayat 4” pendidikan agama mewujudkan keharmonisan, kerukunan, dan rasa hormat diantara sesame pemeluk agama yang dianut terhadap pemeluk lain.” Pada ayat 5 pendidikan agama membangun sikap mental peserta didik untuk bersikap dan berperilaku jujur, amanah, disiplin, bekerja keras, mandiri, percaya diri, kompetitif, kooperatif, tulus dan bertanggungjawab. Pada pasal 6 “pendidikan agama menumbuhkan sikap kritis inofatif, dan dinamis, sehingga menjadi pendorong peserta didik untuk memiliki kompetensi dalam bidang ilmu pengetahuan teknologi dan seni.[13]
Sedangkan dalam mata pelajaran agama di sekolah lampiran permendiknas Nomor 22 tahun 2006, mencakup kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berkhlak mulia. Akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti, atau moral sebagai perwujudan dari pendidikan agama. Termasuk juga pendidikan agama islam di sekolah umum dituntut untuk menyesuaikan dengan tujuan pendidikan nasional seperti amanat Undang- Undang, PP, dan Permendiknas.
Dalam pelaksanaannya sesuai dengan Permendiknas Nomor 22 tahun 2006 tentang struktur kurikulum, terlihat pendidikan agama termasuk Islam diajarkan kepada peserta didik 2 jam pelajaran disetiap minggu disetiap jenjang. Setiap jam Disetiap jenjang berbeda, ditingkat dasar setiap jam pelajaran 35 menit. Ditingkat SMP setiap jam pelajaran 40 menit dan ditingkat SMA setiap jam 45 menit. Sedang minggu efektif dalam satu tahu pelajaran (dua semester) adalah 34-38 minggu.

1.    Problem Kebijakan Pendidikan Agama Islam di Sekolah
Dari pemaparan beberapa kebijakan pemerintah terhadap pendidikan agama khususnya Islam, terdapat beberapa analisis yaitu:
a.       Pendidikan agama termasuk Islam di sekolah dituntut untuk mampu menciptakan peserta didik yang cakap moral, akhlaq, beriman dan bertaqwa, serta mampu menjaga nilai-nilai kerukunan hidup umat beragama. Namun disisi lain pembiayaan Negara khususnya untuk mewujudkan tujuan tersebut belum maksimal sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang- Undang.
b.      Dari sisi kurikulum, alokasi waktu untuk mencapai tujuan dan amanat pembangunan pendidikan nasional sangat tidak berimbang, justru terkesan hal ini tidak konsisten dan formalitas. Political will pemerintah masih dipertanyakan. Karena jika peserta didik hanya mendapatkan mata pelajaran agama Islam disekolah tidak dibantu sekolah keagamaan seperti diniyah, bukan mengada-ada akan terjadi demoralisasi dan pendangkalan anak bangsa terhadap agama yang dipeluknya. Dan bahkan agama tidak dijadikan sebagai budaya hidup namun hanya untuk labeling. Implikasinya terhadap mutu kurikulum PAI itu sendiri. Menurut Muhaimin pendidikan agama Islam maupun proses pelaksanaannya masih dikotomik dan mengalami reduksi dalam orientasinya, sehingga yang muncul di lapangan adalah : 1). Orientasi mempelajari al Qur’an dan Hadits masih cenderung pada kemampuan membaca teks, belum lebih kepada penggalian arti dan makna tekstual dan kontekstual, 2). Dalam aspek keimana atau aqidah ada kecenderungan mengarah pada paham fatalistic dan truth claim. 3). Aspek ibadah diajarkan sebagai kegiatan rutin agama dan kurang ditekankan sebagai proses pembentukan kepribadian sebagai konsekwensi dari ibadah, 4). Dalam aspek fiqih cenderung dipelajari sebagai tata aturan yang baku dan tidak berubah, 5). Aspek akhlak masih hanya dipahami sebagai sopan santun dan belum dipahami sebagai keseluruhan pribadi manusia beragama (kontekstual), 6). Pada aspek tarikh hanya mencakup memahami sejarah bersifat kognitif belum banyak mengungkap makna historis.

2.    Upaya Solusi Terhadap Kebijakan Pendidikan Agama Islam di Sekolah
Bertolak dari problematika diatas terdapat dua pendekatan untuk mengatasi kelemahan kebijakan pendidikn agama Islam di sekolah, yaitu pertama, pendekatan advokasi kebijakan. Kedua pendekatan pengembangan kurikulum PAI.
a.       Pada problem kebijakan misalnya belum maksimalnya kewajiban untuk melaksanakan amanat Undang- Undang anggaran pendidikan terutama terkait dengan pendidikan agama islam. `advokasi kebijakan ini terutama pada proses perencanaan maupun implementasi kebijakan di lapangan. Jika implementasi anggaran 20% maksimal termasuk dalam penggunaan anggaran tersebut adalah penambahan jam pelajaran pendidikan agama Islam baik di program kurikuler, ekstrakulikuler, pengembangan diri melalui kegiatan siswa.
b.      Pembelajaran agama Islam perlu pendekatan terpadu (integrated). Pembelajaran agama Islam terpadu ini merupakan suatu aplikasi salah satu strategi pembelajaran berdasarkan pendekatan kurikulum terpadu dengan tujuan untuk menciptakan proses pembelajaran secara relevan dan bermakna bagi siswa. Pembelajaran ini didasarkan pada pendekatan inquiry, yaitu melibatkan siswa mulai dari merencanakan, mengekplorasi dan brainstorming siswa. Pembelajaran terpadu dalam konteks ini termasuk dalam kategori pembelajaran terpadu intra bidang studi, dalam arti yang dipadukan adalah kompetensi dasar yang sama pada kelas yang sama dari aspek- aspek mata pelajaran PAI, dan memilih tema yang dapat mempersatukan kompetensi- kompetensi dasar tersebut untuk setiap kelas dansemester dengan memadukan materi- materi dalam satu bidang studi PAI. Misalnya dalam prakteknya guru dan siswa mempelajari tema kemiskinan siswa diajak mempelajarinya di setiap aspek- aspek al-Quran dan Hadits keimanan, akhlaq dan sejarah yang terkait dengan tema kemiskinan.
C.  Dasar kebijakan pelaksanaan pendidikan agama islam di perguruan tinggi umum
Ada beberapa dasar kebijakan pelaksanaan pendidikan agama islam di perguruan tinggi umum diantaranya ialah :
a.    Dasar Rasional
Pembicaraan islam dan pendidikan tetap menarik, terutama dalam kaitanya dengan upaya membangun sumber daya manusia muslim, islam sebagai agama dan pandangan hidup yang dinyakini mutlak kebenaranya akan memberikan arah dan landasan etis serta moral pendidikan, dalam kaitan ini Malik Fajar mengatakan bahwa hubungan antara islam dan pendidikan bagaikan dua sisi sekeping mata uang artinya islam dan pendidikan mempunyai hubungan filosofis yang sangat mendasar, baik secara ontologis, epistimologis maupun aksiologis.[14]
Namun demikian,upaya menghubungkan islam dengan masalah pendidikan dan masalah lainya, dalam peta pemikiran islam masih di jumpai adanya perdebatan yang hingga kini masih belum tuntas, dalam kontek ini Munawir Sjadzali mengatakan: bahwa dikalangan umat islam sampai sekarang terdapat tiga aliran yang sering menimbulkan kontroversi.
1.    Islam sebagai agama terahir dan penyempurna, adalah agama yang ajaranya mencakup segala aspek kehidupan manusia,termasuk didalamnya bidang pendidikan,kelompok ini biasanya di juluki dengan kelompok “universalis” bersikap lebih radikal dan dalam memahami islam umumnya lebih skriptualis.[15]
Asumsi yang mendasari kelompok ini bahwa zaman Rasulullah adalah zaman yang paling ideal,sehingga masa-masa sesudahnya harus merujuk pada zaman Rasulullah,misal, kaum perempuan harus memakai pudak(menutupi seluruh tubuhnya)sedang kaum lelaki memakai jubah dan memelihara jenggot, tokoh-tokoh utama kelompok ini antara lain syekh Hasan al-bana, sayyid Qutb,Syekh Muhammad Rasyid Rida dan yang paling vocal adalah Maulana Abul A’la al-Maududi.[16]
2.    Kelompok yang berpendapat bahwa islam hanya mengatur hubungan antara manusia dengan tuhanya, sedang urusan-urusan keduniaan, termasuk pendidikan  manusia diberikan hak otonomi untuk mengaturnya berdasarkan kemampuan akal budi yang diberikan kepada manusia,kelompok ini berpendapat bahwa pendidikan islam itu tidak ada,melainkan yang ada adalah pendidikan islami.
Pendidikan menurut kelompok ini secara epistimologis berada pada kawasan yang bebas nilai,islam hanya menempati kawasan aksiologis, nilai-nilaI etis dalam pemanfaatan berada diluar setruktur pendidikan, karena yang disebut pendidikan islam adalah pendidikan yang secara fungsional mampu mengemban misi islam,baik yang dikelola oleh kaum muslimin yang menurut aliran ini Nabi Muhammad hanyalah rasul biasa dengan tugas tunggal mengajak manusia kembali kepada kehidupan yang mulia dengan menjunjung tinggi budi pekerti, dan Nabi tidak pernah dimaksudkan untuk mendirikan dan mengepalai Negara.tokoh terkemuka ini antara lain Ali Abd al-razik dan Thaha Hasan.[17]
3.    Kelompok yang berpendapat bahwa islam bukanlah sebuah system kehidupan yang peraktis dan baku,melainkan sebuah system nilai dan norma(perintah dan larangan) yang secara dinamis harus dipahami dan diterjemahkan berdasarkan setting social yang dimensi ruang dan wktu tertentu, karena itu secara peraktis dalam islam tidak terdapat system ekonomi, politik, pendidikan dan lain sebagainya.
Dengan kata lain,dalam hal pendidikan ini, islam hanya menyediakan bahan baku, sedangkan untuk menjadi sebuah system yang oprasional, manusia diberikan kebebasan untuk membangun dan menerjemahkan, karenanya manusia dirangsang untuk menciptakan pendidikan yang paling ideal.kelompok ini biasanya dipelopori oleh kalangan cendekiawan yang secara intelektual mampu menangkap “ide moral” atau “hikmah” diturunkanya islam,islam adalah sebagai pedoman hidup universal(sesuai dengan fitrah manusia), eternal(abadi) dan kosmopolit(lengkap dan mendorong untuk berperadaban) karenanya sebagian terbesar hanya berupa nilai-nilai luhur dambaan manusia dari berbagai suku, bangsa dan kurun waktu.[18] Kelompok ini dipelopori antara lain oleh Mohammad Husin Haekal.
b.    Dasar Yuridis
Di dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah RI No 20 tahun 2003 ada beberapa pasal yang menyatakan tentang kebijakan penerapan pendidikan pada lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta.antara lain terdapat pada:
a.    Bab. II pasal 3 : Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
b.    Bab III pasal 4 ayat 1: Pendidikan diselenggarakan secara demokratis  dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai cultural, dan kemajmukan bangsa.
c.    Bab V pasal 12 ayat 1 setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak, a) mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.
d.   Bagian kesembilan pasal 30 ayat 1) pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan / atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat 2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan / atau menjadi ahli ilmu agama. Ayat 3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidika formal, nonformal, dan informal. Ayat 4) Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1),ayat(2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
c.    Dasar Agama.         
Apa sebenarnya yang melatar belakangi timbulnya pembaharuan pendidikan islam pada semua jenjang lembaga pendidikan? Hal ini tidak lain ada 2 faktor yang daya dorong timbulnya dinamika pembaharuan dalam pendidikan islam.[19]
1)   Daya dorong dari ajaran islam itu sendiri yang memotivasi umatnya untuk melakukan pembaruan (tajdid) dan juga kondisi umat islam Indonesia yang jauh tertinggal dalam bidang pendidikan.
2)   Daya dorong yang muncul dari pada pembaru-pemikiran islam yang telah mendapat masukan dan berbagai tokoh-tokoh pembaru seperti Jamaluddin al-Afgani,Muhammad abduh,Rasyid Ridha dan lain lain
Yang terlebih penting lagi bahwa pendidikan yang berlangsung tidak hanya memberikan keberhasilan tentang kehidupan dunia tetapi juga memberikan pencerahan agar sesudah hidup tetap membawa keberhasilan dalam arti lain pendidikan mengajarkan keseimbangan hidup sebagaimana terdapat pada surat al-qoshosh ayat 77.
Æ Æ÷tGö/$#ur !$yJÏù š9t?#uä ª!$# u#¤$!$# notÅzFy$# ( Ÿwur š[Ys? y7t7ŠÅÁtR šÆÏB $u÷R9$# ( `Å¡ômr&ur !$yJŸ2 z`|¡ômr& ª!$# šøs9Î) ( Ÿwur Æ÷ö7s? yŠ$|¡xÿø9$# Îû ÇÚöF{$# ( ¨bÎ) ©!$# Ÿw =Ïtä tûïÏÅ¡øÿßJø9$#  
Artinya :
Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.


3.    Implementasi Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum.
a.       Visi dan Misi
Adapun visi mata kuliah pendidikan agama islam diperguruan tinggi umum adalah untuk menjadikan ajaran agama islam sebagai sumber nilai dan pedoman yang mengantarkan mahasiswa dalam pengembangan profesi dan kepribadian islam. Sedangkan misinya adalah untuk memberikan keseimbangan mental, imtak dan akhlaq mulia pada penguasaan iptek para mahasiswa PTU. 
b.      Tujuan PAI di PTU
Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum bertujuan membantu terbinanya sarjana yang Bergama,yang beriman dan bertaqwa Tuhan yang Maha Esa,berbudi pekerti luhur,berpikir fiolsofis,bersikap rasional dan dinamis,berpandangan luas, dan menghargai kerjasama antara umat beragama dalam mengabdikan ilmu dan teknologi serta seni untuk kepentingan nasional.[20]
Jadi jelas idealnya tujuan PAI di PTU adalah berkembangnya IPTEK lengkap dengan pengamalanya yang sarat dengan muatan moral islam sebagai pengamalan pancasila kenyataanya sering terjadi setidak-tidaknya ada isyarat bahwa pengembangan dan pengamalan Iptek dalam prilaku keseharian kurang dikaitkan dengan nilai-nilai luhur agama,rasanya belum mampu mengembangkan teori atau konsep keilmuan yang benar-benar bersumber dari ajaran atau nilai-nilai islam.
Pada dasarnya proses pendidikan agama di perguruan tinggi negeri maupun swasta tidak dapat dipisahkan dari system pendidikan Nasional yang telah digariskan, system pendidikan itu mengharapkan bahwa setiap jenjang pendidikan yang ada di Indonesia didasari dengan azas Ketuhanan yang menghasilkan manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan system pendidikan inilah maka tujuan pendidikan nasional dapat tercapai.
memperhatikan rumusan diatas, nampak betapa besarnya peran pendidikan agama dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. karena sosok pribadi yang beriman dan bertakwa hanya akan terwujud manakala sistem pendidikan nasional menjadikan agama sebagai ruh dalam pengembangan kurikulumnya disetiap jenjang dan tingkatan. dalam kurikulum pendidikan umum (baik negeri maupun swasta), mata kuliah pendidikan agama merupakan bagian integral dari kurikulum nasional dan diklompokkan kedalam matakuliah pengembangan kepribadian (MPK) bersama (MPK) lainnya, yaitu pancasila dan kewarganaan. oleh karenanya, pendidikan agama bertugas membina kepribadian mahasiswa sebagai calon sarjana indonesia yang beriman dan bertakwa serta memilki integritas kepribadian yang tinggi.
c.       Posisi PAI di PTU
Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Perguruan Tinggi Umum (PTU) merupakan posisi yang amat strategis bagi masa depan bangsa karena dari PTU lah diharapkan akan muncul ahli-ahli ilmu pengetahuan umum (teknik, kedokteran, pertanian, kimia, dsb.) yang akan menduduki posisi-posisi penting di masa depan, baik di pemerintahan maupun di sektor swasta.  Sementara itu, missi PAI di PTU adalah untuk memberikan keseimbangan mental, imtak dan akhlaq mulia pada penguasaan iptek para mahasiswa PTU.  Keberhasilan PAI  pada PTU diharapkan akan menghasilkan sarjana-sarjana iptek yang, di samping ahli di bidang keilmuannya, juga memiliki pemahaman, penghayatan dan pengaamalan agama yang mantap.  Dengan kata lain, mereka akan menjadi ahli ilmu yang saleh.  Sebaliknya, kekurangberhasilan PAI pada PTU dikhawatirkan akan menghasilkan sarjana-sarjana iptek yang hanya ahli di bidang keilmuannya tanpa disertai pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama yang mantap, atau sarjana iptek yang mempunyai kepribadian ganda (split personality) karena mereka tidak mampu mengintegrasikan penguasaan bidang ilmunya dengan pemahaman ajaran agamanya.
Perlunya memperkuat peran PAI pada setiap jenjang dan jenis pendidikn mata kuliah agama harus menjadi mata kuliah kunci dan terintegrasi secara fungsional dengan mata kuliah lain yang dipelajarinya, setidaknya mata kuliah- mata kuliah yang dipelajari sarat dengan muatan moral islam,sesuai dengan tingkatan dan jenis lembaga pendidikan yang bersangkutan,kualitas keberagaman seusai lulus pendidikan dasar,berbeda dengan lulusan pendidikan menengah,keberagaman lulusan pendidikan menengah berbeda pula dengan tingkat keberagaman seusai mereka belajar di perguruan tinggi,dan kualitas keberagaman sarjana perguruan tinggi berbeda pula dengan kualitas keberagaman orang awam.[21]
Mempertanyakan posisi agama islam dalam bangunan filosofis misi perguruan tinggi merupakan hal yang wajar sebab: (a) warna dan c orak output pendidikan tinggi semakin sedikit banyak akan ditentukan oleh system pendidikan itu sendiri,dimana mereka bergumul dengan masyarakat, (b) sementara system pendidikan di Indonesia termasuk system pendidikan tingginya pada hakikatnya dapat disebut sebagai “transplated system” pendidikan barat yang pada umumnya memiliki watak sekuler,oleh karena itu tidak bisa tidak reorientasi system pendidikan tinggi dan resposisioneng agama dalam kerangka filosofis misi pendidikan tinggi kita menjadi sangat relevan dikedepankan.[22]
Secara formal Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun  1990 tentang pendidikan Tinggi, juga memberikan ketentuan bahwa setiap penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pencapaian tujuanya harus mengacu pada tujuan pendidikan nasional,kaidah-kaidah yang berlaku,moral dan etika ilmu pengetahuan serta kepentingan masyarakat,secara demikian berarti suatu keniscayaan perguruan tinggi di Indonesia menjadikan agama sebagai referen dalam penyelenggaraan pendidikanya, tetapi harus di akui, dalam penyelenggaraan tinggi harus pula memperhatikan realitas-relaitas empiris, sebab di situlah ruang gerak penyelenggaraan itu tersedia, perguruan tinggi negeri (PTN) berbeda dengan perguruan tinggi swasta (PTS), dan antar PTS pun berbeda, masing-masing memiliki karakteristik dan permasalahan yang tidak sama, tetapi bukan berarti tidak ada jalan keluar.[23]
Idealnya dosen agama islam adalah ahli agama islam,berpendidikan minimal S-2, kecuali itu diharapkan mereka itu benar-benar memiliki keterpanggilan tugas lengkap dengan profesionalismenya dan penuh dengan kretifitas, inovatif dan kepercayaan diri sebagai dosen agama, dalam hal mengajarkan agama di masa mendatang sangat didambakan dosen yang mampu menciptakan dan mengembangkan kurikulum yang sifatnya tersamar atau tersembunyi,yang sewaktu-waktu muncul berbagai masalah yang sifatnya krusial, mendesak dan unik atau tidak akan muncul lagi dan tidak terduga.
Pendidikan agama islam dapat diartikan sebagai program yang terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani ajaran agama islam serta diikuti tuntunan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannnya dengan kerukunan antar umat beragama hingga terwujud persatuan dan kesatuan bangsa.
Dalam sistem pendidikan nasional (Sisdiknas), mata kuliah pendidikan agama merupakan mata kuliah yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa yang beragama di seluruh perguruan tinggi umum, disetiap jurusan, program studi dan jenjang pendidikan, baik perguruan tinggi umum negeri maupun swasta. mata kuliah pendidikan agama diharapkan dapat menjadi landasan bagi pembentukan watak atau kepribadian para lulusan perguruan tinggi di indonesia sesuai dengan agama yang dipeluknya. Hal ini menunjukkkan bahwa pemerintah memandang penting pendidikan agama diajarkan di perguruan tinggi umum.[24]
Mata kuliah pendidikan agama ini merupakan suatu bentuk penyelenggaraan dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional yaitu mengambangkan manusia indonesia seutuhnya yakni manusia indonesia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan YME, dan budi pekertiluhur,mempunyai pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan madiri serta memilki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
Karena kedudukannnya  yang sangat strategis, maka pendidikan agama islam harus mendapatkan perhatian yang serius. Terlebih para  lulusan perguruan tinggi umum sangat berpeluang besar untuk tampil menjadi pemimpin bangsa di masa depan atau sebaliknya mereka itu juga berpotensi untuk menjauhkan masyarakat dari nilai-nilai agama dan budaya bangsa. Mereka mempunyai kesempatan dan peluang yang sangat luas untuk mengakses berbagai informasi dan perkembangan teknologi mutakhir sesuai dengan ilmu yang mereka tekuni. Oleh karena itu sebagai mahasiswa yang beragama islam, maka sudah seharusnya jika dalam diri mereka itu memilki kesadaran yang mendalam dan semangat yang besar akan wajibnya melakukan pembelajaran dan kajian terhadap ajaran islam.[25]
d.kendala yang di hadapai PAI di PTU
Bahwa PAI di PTU, yang telah dengan susah payah diperjuangkan agar masuk dalam kurikulum nasional sebagai matakuliah wajib, menjadi tak terbina sehingga arti pentingnya pun tidak kelihatan.  Ada atau tidaknya PAI di PTU seolah-olah tidak memberi dampak apa-apa bagi perilaku lulusan (wujuduhu ka adamihi).  Keberhasilan PAI di PTU sepenuhnya tergantung pada kreativitas masing-masing dosen agama Islam yang bekerja di PTU itu sendiri.  Dosen agama yang kreatif dan berdedikasi tinggi mungkin akan mampu menghasilkan program PAI di PTU yang mampu memberi pengaruh mendalam pada diri mahasiswanya sementara dosen agama Islam yang kurang kreatif mungkin akan menghasilkan program PAI yang ‘seadanya’, yang hanya memenuhi kewajiban formal saja.  Kurang ada dukungan terencana dari IAIN sebagai lembaga pendidikan yang sebenarnya memiliki missi menyiapkan tenaga ahli agama yang mampu membina ummat di masyarakat (termasuk di PTU).
Penyebabnya  barangkali karena saat ini kedua belah fihak masih sedang sibuk dengan urusan masing-masing yang dianggapnya lebih penting dan  mendasar sehingga urusan PAI di PTU ini dikesampingkan.  Keadaan seperti ini dimungkinkan terjadi karena, di PTU pendidikan agama termasuk kategori Matakuliah Umum (MKU) seperti Bahasa Indonesia, IAD/IBD/ISD, yang  biasanya dianggap kurang penting jika dibandingkan dengan Matakuliah Jurusan/Program Studi.  Demikian pula di IAIN.  Sampai saat ini, IAIN  tampaknya masih sibuk dengan persoalan ilmu-ilmu agama Islam secara umum dan, di Fakultas Tarbiyah yang membidangi pendidikan Islam, mereka  tampaknya masih sibuk dengan persoalan pendidikan Islam secara umum terutama di pesantren dan madrasah sehingga pendidikan agama Islam di sekolah umum,     apalag diperguruan tinggi umum tersisihkan.
Dampak negatif lain dari tidak adanya komunikasi antara PTU dengan IAIN dalam masalah PAI di PTU ini adalah tidak adanya standar kualifikasi professional untuk dosen agama Islam di PTU.  Tanpa ada informasi dari PTU sebagai pengguna lulusannya, IAIN tidak akan pernah tahu kemampuan dan keterampilan apa yang diperlukan oleh seorang lulusan IAIN agar dapat menjadi dosen agama Islam di PTU secara efektif.  Kualifikasi yang digunakan oleh PT (termasuk IAIN) selama ini dalam proses rekrutmen tenaga pengajarnya adalah kualifikasi formal (ijazah, IP) dan tes penyaringan.  IP kurang dapat diandalkan karena tidak adanya standar nasional nilai di perguruan tinggi (seperti ebtanas di Sekolah Menengah, misalnya) sementara tes penyaringan juga kurang dapat diandalkan karena keketatan penyaringan itu kadang-kadang tergantung pada berapa jumlah peserta tesnya.
Dalam kaitannya dengan proses rekrutmen tenaga dosen agama di PTU ini, PTU seolah-olah membeli kucing dalam karung.  Dalam istilah bahasa Jawa, bejo-bejan.  (Kalau untung), PTU akan mendapatkan dosen yang kreatif, kompeten, dan berdedikasi tinggi, yang akan membuat program PAI di lembaganya menjadi sesuatu yang bermakna dan berkesan dalam bagi lulusannya.  Kalau buntung, PTU akan mendapatkan dosen yang ‘biasa-biasa’ saja, yang mungkin juga akan menghasilkan program PAI yang ‘biasa-biasa’ saja, sekedar ada secara formal dan prosedural.
Tidak adanya standar kualifikasi professional dosen agama Islam di PTU ini mungkin disebabkan karena PTU sendiri belum memiliki (atau belum memikirkan?) kriteria tentang dosen agama Islam yang bagaimana yang mereka inginkan untuk membina PAI di PTU mereka.  Sampai sekarang bahkan masih ada (banyak) PTU yang tidak memiliki dosen tetap untuk membina PAI karena mereka lebih memilih melengkapi dosen tetap jurusan mereka dulu guna kepentingan akreditasi daripada mengangkat dosen MKU.  Tampaknya mereka sudah cukup bahagia dengan dosen pinjaman untuk membina PAI di PTU mereka.  Ini jelas menunjukkan bahwa, bagi mereka, PAI di PTU masih belum merupakan program yang penting dan mendesak.
d.      bentuk kerjasama yang perlu di lakukan
Ada beberapa bentuk kerjasama yang dapat dilakukan oleh PTU dan IAIN dalam  upaya meningkatkan kualitas program PAI di PTU ini.  Kerjasama ini dapat dilakukan secara regional, artinya PTU bekerjasama dengan IAIN yang ada di dekatnya, ataupun secara nasional, artinya beberapa PTU bekerja sama dengan beberapa IAIN untuk memecahkan masalah PAI di  PTU secara nasional.  Namun ada satu hal yang perlu dihindari dalam upaya menggalang kerjasama antara PTU dan IAIN ini: regulasi atau pengkaplingan .  Artinya, penetapan bahwa PTU tertentu hanya boleh bekerjasama dengan IAIN tertentu pula karena alasan biaya, jarak, maupun bidang studi.  Pada era reformasi yang mengarah pada demokratisasi ini, sebaiknya setiap PTU atau IAIN diperbolehkan untuk memilih sendiri fihak yang akan diajaknya bekerjasama dan dalam hal apa.  Tentu saja, Dirjen Dikti ataupun Dirjen Binbaga boleh saja mensponsori kegiatan kerjasama yang hanya melibatkan PTU atau IAIN tertentu yang dianggapnya memenuhi kriteria yang ditetap pada suatu saat tertentu, namun, pada dasarnya, biarkanlah PTU dan IAIN menjadi kreatif dan berkompetisi dalam menggalang kerjasama ini.
Adapun bentuk kerjasama itu antara lain dapat berupa:

1.      Seminar-seminar teratur dan terencana (berkelanjutan) tentang PAI di PTU di IAIN maupun di PTU yang mengundang kedua belah fihak.  Hasil yang diharapkan dengan sering diadakannya seminar semacam ini adalah tumbuhnya kesadaran di kedua belah fihak akan pentingnya masalah PAI di PTU dan kesadaran kedua belah fihak akan persoalan-persoalan yang muncul di lapangan dan perlu diatasi dalam rangka peningkatan mutu PAI di PTU.
2.      Pendidikan lanjutan bagi tenaga pengajar (dosen) agama Islam yang mengajar di PTU, baik berupa pendidikan lanjutan (S-2) di IAIN (bidang agama) maupun di PTU (bidang umum, seperti pendidikan, ilmu sosial, atau ilmu-ilmu yang lain).  Pendidikan umum untuk dosen agama Islam ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dosen agama tentang bidang ilmu yang digeluti oleh para mahasiswanya (terutama mengenai pola berfikir yang digunakan oleh para ahli di bidang ilmu itu).
3.      Pembentukan kelompok kerja antara PTU dan IAIN yang bertugas untuk membahas dan merencanakan segala macam upaya guna memastikan bahwa program PAI di PTU yang bersangkutan memiliki kualitas yang tinggi.
4.      Penelitian bersama tentang, antara lain:
-        Penelitian evaluatif mengenai pelaksanaan program PAI di PTU yang terkait.
-        Penelitian tentang kelompok sempalan dan aspirasinya pada PTU yang terkait.
-        Penelitian aksi untuk mencari pendekatan, metode, atau teknik PAI di PTU yang efektif.
-        Penelitian tentang indeks kepuasan para pengguna (PTU) terhadap lulusan IAIN yang mereka gunakan.
-        Penelitian tentang kualifikasi dosen PAI yang diinginkan oleh sivitas akademika PTU: pimpinan, dosen lain, karyawan, dan mahasiswa.
5.      Pembuatan standar kualifikasi pendidikan dosen PAI di PTU.
6.      Upaya modifikasi program pendidikan di S-2 IAIN guna mempertimbangkan masukan dari PTU tentang kualifikasi dosen PAI di PTU.
7.      In-service training jangka pendek (crash program) bagi dosen PAI di PTU, baik yang diselenggarakan oleh IAIN mapun oleh PTU sendiri.





















BAB III
PENUTUP

KESIMPULAN

Dari deskripsi yang dikemukakan pada pembahasan, dapat dikemukakan beberapa poin penting sebagai kesimpulan, yaitu:
Pertama, Pendidikan merupakan bimbingan yang dilakukan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Pembentukan kepribadian yang utama tentunya tidak terlepas dari peran pendidikan agama. Oleh karena itu pendidikan agama menempati posisi yang penting dalam lingkup sistem pendidikan nasional. Kedua, Dalam undang-undang sistem pendidikan nasional tahun 2003 disebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ketiga, Pendidikan nasional berkehendak mencipta manusia yang relegius dan nasionalis. Relegius berkorelasi dengan penciptaan kepribadian mulia atau ahlak mulia, sedang nasionalis lebih kepada rasa tanggung jawab sebagai putra bangsa. Dengan demikian, sistem pendidikan nasional sejalan dengan pendidikan Islam bahkan merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional.
Dasar kebijakan pelaksanaan pendidikan agama islam di perguruan tinggi umum antara lain: 1) Rasional, 2) Yuridis, 3) Agama
Dalam sistem pendidikan nasional (Sisdiknas), mata kuliah pendidikan agama merupakan mata kuliah yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa yang beragama di seluruh perguruan tinggi umum, disetiap jurusan, program studi dan jenjang pendidikan, baik perguruan tinggi umum maupun swasta. mata kuliah pendidikan agama diharapkan dapat menjadi landasan bagi pembentukan watak atau kepribadian para lulusan perguruan tinggi di indonesia sesuai dengan agama yang dipeluknya.
Bahwa PAI di PTU, yang telah dengan susah payah diperjuangkan agar masuk dalam kurikulum nasional sebagai matakuliah wajib, menjadi tak terbina sehingga arti pentingnya pun tidak kelihatan.  Ada atau tidaknya PAI di PTU seolah-olah tidak memberi dampak apa-apa bagi perilaku lulusan (wujuduhu ka adamihi).  Keberhasilan PAI di PTU sepenuhnya tergantung pada kreativitas masing-masing dosen agama Islam yang bekerja di PTU itu sendiri.  Dosen agama yang kreatif dan berdedikasi tinggi mungkin akan mampu menghasilkan program PAI di PTU yang mampu memberi pengaruh mendalam pada diri mahasiswanya sementara dosen agama Islam yang kurang kreatif mungkin akan menghasilkan program PAI yang ‘seadanya’, yang hanya memenuhi kewajiban formal saja.  Kurang ada dukungan terencana dari IAIN sebagai lembaga pendidikan yang sebenarnya memiliki missi menyiapkan tenaga ahli agama yang mampu membina ummat di masyarakat (termasuk di PTU).
Ada beberapa bentuk kerjasama yang dapat dilakukan oleh PTU dan IAIN dalam  upaya meningkatkan kualitas program PAI di PTU ini.  Kerjasama ini dapat dilakukan secara regional, artinya PTU bekerjasama dengan IAIN yang ada di dekatnya, ataupun secara nasional, artinya beberapa PTU bekerja sama dengan beberapa IAIN untuk memecahkan masalah PAI di  PTU secara nasional.  Namun ada satu hal yang perlu dihindari dalam upaya menggalang kerjasama antara PTU dan IAIN ini: regulasi atau pengkaplingan .  Artinya, penetapan bahwa PTU tertentu hanya boleh bekerjasama dengan IAIN tertentu pula karena alasan biaya, jarak, maupun bidang studi.  Pada era reformasi yang mengarah pada demokratisasi ini, sebaiknya setiap PTU atau IAIN diperbolehkan untuk memilih sendiri fihak yang akan diajaknya bekerjasama dan dalam hal apa.  Tentu saja, Dirjen Dikti ataupun Dirjen Binbaga boleh saja mensponsori kegiatan kerjasama yang hanya melibatkan PTU atau IAIN tertentu yang dianggapnya memenuhi kriteria yang ditetap pada suatu saat tertentu, namun, pada dasarnya, biarkanlah PTU dan IAIN menjadi kreatif dan berkompetisi dalam menggalang kerjasama ini.











[1] H. Mudjia Rahardjo, Quo Vadis Pendidikan Islam Pembacaan Realitas Pendidikan Islam, Sosial dan Keagamaan, (Malang, UIN-Press, 2006), hal. 5
[2] Fuaduddin & Cik hasan Bisri, Dinamika Pemikiran Islam Di perguruan Tinggi, Wacana Tentang Pendidikan Agama Islam, (), Hal. 11
[3] Yunus Hasyim Syam, Mendidik Anak ala Muhammad. (Yogyakarta: Penerbit Sketsa 2005)., Hal. 10
[4] Muis Sad Iman, Pendidikan Partisipatif. (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004), Hal. 2
[5] Kutipan Hujair AH. Sanaky, Paradigma Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Safiria Insania Press), hal.9 atau dalam bukunya Azyumardi Azra, Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milennium Baru, (Jakarta: Logo Wacana Ilmu, 1999), Hal 59.
[6] Mulyasa,Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi,Bandung:RosdaKarya,2005,hal.132
[7] Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hal. 25
[8] Pearson Education, longman handy learner’s dictionary of america english, (Edinbourgh: library of congress cataloging, 2003), Hal. 131
[9] Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hal. 28
[10] Dikutip dari Hasan Langgulung, Asas-asas Pendidikan Islam, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1988), cetakan II, hal. 308 atau Abdullah Idi dan Toto Suharto, Revitalisasi Pendidikan Islam, op.cit, hal. 49.
[11] Penjelasan atas UU RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, 115
[12] PP Nomor 20 tahun 2003 Tentang pendidikan agama dan keagamaan bab II pasal 2 ayat 1

[13] PP Nomor 20 tahun 2003 Tentang pendidikan agama dan keagamaan bab II pasal 2 ayat 3-6
 [14] A.Malik Fajar, Reorientasi Pendidikan Islam,(Jakarta:Fajar Dunia,1999),Hal.
[15]Sulistryorini, Manajemen Pendidikan Islam,Konsep, Strategi Dan Aplikasi, (Yogjakarta, 2009). Hal. 19
[16]Munawir sjadzali,Islam dan Tata Negara,Ajaran Sejarah dan Pemikiran,(Jakarta: UI Press,1990.), Hal.27-28.
[17] Munawir Sadzali.Op.Cit,Hal.
[18] Ibid,Hal.
[19]Haidar Putra Daulay,Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional Indonesia,(Jakarta:Kencana,2006),Hal.147
[20] Mastuhu, Dinamika Pemikiran Islam Di Perguruan Tinggi, 1993
[21] Mastuhu, Op.Cit
[22] Muhajir effendi, Dinamika pemikiran Islam di Perguruan tinggi,1993, hal 210
[23] Ibid, hal 211
[24] Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam Upaya Pembentukan Pemikiran Dan Kepribadian Muslim,(Bandung : PT Remaja rosdakarya,2006 ),Hal,6
[25] Ibid.hlm,7 s/d 8