Amaliah Agama, Prestasi Ilmiah, Kesiapan Hidup

Amaliah Agama, Prestasi Ilmiah, Kesiapan Hidup
Al Hikam Malang Jl. Cengger Ayam 25 : Pesantren Mahasiswa yang Santri & Santri yang Mahasiswa

Tuesday, December 30, 2014

Menanggapi perkembangan zakat pada zaman sekarang


Mahasiswa Pascasarjana UIN Maliki Batu
2014

Rusdy Yanto



Bab I
Pendahuluan
a.    Latar belakang
Permasalahan zakat sampai saat ini merupakan suatu fenomena yang akan selalu ada seiring dengan perkembangan zaman. Tentunya sebagai orang muslim kita mengimani bahwa zakat adalah salah satu dari rukun Islam wajib untuk dikeluarkan. Kewajiban dalam menyuruh, menganjurkan dan memerintahkan kita untuk menunaikan zakat ini telah dijelaskan dalam Al-Qur’an. Demikian pula hadis Nabi yang memerintahkan kita memberikan zakat.
Zakat pada hakekatnya adalah bagian dari peraturan Islam tentang harta dan benda, tetapi sekarang mengalami perkembangan seperti zakat profesi, saham dan obligasi. Hal itu akan berpengaruh pada perhitungan zakat yang akan dikeluarkan, disinilah menjadi permasalahan dan perbedaan pendapat para ulama’ fiqih dalam menanggapi perkembangan dalam dunia zakat, apakah orang yang bekerja sebagai profesi seperti dokter, konsultan, advokat, dosen, seniman, perancang busana, penjahit, guru adalah sudah termasuk orang yang wajib zakat
Sehingga menarik apabila di kaji dengan harapan bisa memahami seluk beluk zakat, ditambah pemerintah Indonesia mengesahkan undang-undang tentang pengelolaan zakat.  hal ini akan menjadi problem baru melihat kebiasaan penyaluran zakat dimasyarakat dipercayakan kepada kyai dan ustadz. Judul Makalah ini adalah “zakat dan perkembangan di Indonesia” sebagai prasyarat untuk menyelesaikan tugas pada mata kuliah studi fiqih kontemporer pada jurusan magister pendidikan agama islam di pascasarjana universitas islam negeri malang 
b.   Rumusan masalah
1.    Apa yang dimaksud dengan zakat ?
2.    Apa saja macam-macam perkembangan zakat pada zaman sekarang ?
3.    Bagaimana islam menanggapi perkembangan zakat pada zaman sekarang ?
c.    Tujuan masalah
1.    Apa yang dimaksud dengan zakat ?
2.    Apa saja macam-macam perkembangan zakat pada zaman sekarang ?
3.    Bagaimana islam menanggapi perkembangan zakat pada zaman sekarang ?
Bab II
Pembahasan

a.    Definisi Zakat
Secara etimologis, zakat berarti tumbuh dan bertambah.[1] Namun  dalam ayat-ayat alqur’an makna dari kata zakat sangat beragam, diantaranya zakat sebagai thoharah (suci)  sebagaimana firman Allah SWT dalam QS As Syams
s%yxn=ùr&`tB$yg8.yÇÒÈ
Artinya:  Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu (QS As Syams: 91)
Disamping itu zakat dengan makna thoharoh juga terdapat dalam firman Allah  QS Al A’la: 14
s%yxn=ùr&`tB41ts?ÇÊÍÈ
Artinya:  Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman) (QS Al A’la: 14)
Zakat bermakna pujian, misalnya dalam firman Allah QS An Najm: 32
tûï%!$#tbq7^tGgsuŽµ¯»t6x.OOM}$#|·mºuqxÿ9$#uržw)zNuH>9$#b)y7/uìºurotÿóyJ9$#uqdOn=ær&/3/Œ)/.r't±Sr&šÆBÚF{$#Œ)urOFRr&pZ_r&ûbqÜ/N3G»ygB&Ÿxsù(#q.t?N3|¡ÿRr&uqdOn=ær&`yJ/#s+?$#ÇÌËÈ
   Artinya:  (yaitu) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu Maha luas ampunanNya. dan dia lebih mengetahui (tentang keadaan)mu ketika dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu; Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa(QS An Najm: 32
Dari makna-makna etimologis tentang zakat tersebut, setidaknya terangkum dalam firman Allah QS At Taubah: 103
{`BNl;ºuqBr&ps%y|¹NdgsÜ?NkŽ.t?ur$pk5@|¹urNgn=tæb)y7s?4qn=|¹`s3yNl;ª!$#urìJyOŠ=tæÇÊÉÌÈ
Artinya:  Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan[658] dan mensucikan[659] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui (QS At Taubah: 103)[2]
b.   Macam-macam zakat
Secara garis besar, zakat dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu zakat Maal (zakat harta) dan zakat nafs (zakat jiwa) yang dalam masyarakat dikenal dengan zakat fitrah.[3]
1.      Zakat fitrah
Zakat fitrah adalah pengeluaran wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya idul fitri[4] Adapun ketentuan kewajiban pelaksanaan zakat fitrah ini dapat dilihat dalam al-Qur’an (QS. Al-A’la ayat 14-15)
s%yxn=ùr&`tB41ts?ÇÊÍÈtx.sŒurzO$#¾m/u4?|ÁsùÇÊÎÈ
“sesungguhnya beruntunglah mereka yang menyucikan diri (dengan mengeluarkan zakat fitrah). Dan yang menyebut nama tuhannya (takbir, tasbih) lalu mengerjakan shalat (idul fithri)”
Kemudian dari hadist Nabi saw terdapat riwayat:
فَرَضَ رَسًوْلِ الله صلى الله عليه و سلم زَكَاةَ الفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِن تَمَرٌ, أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ, عَلَى كُلِّ عَبْدٍ, عَنْ كُلِّ صَغِيْرٍ أَو كَبِيْرٍ مِنْ المُسْلِمِيْنَ. رواه الجما عة إلا ابن ما جة
“rasulullah mewajikan zakat fitrah ramadhan atas orang-orang segantang (2,5kg) kurma atau segantang gandum atas hamba sahaya, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil, orang dewasa yang beragama islam”. (HR Jama’ah kecuali ibn Majah)
2.      Zakat Maal
Sedangkan maal atau harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki (dikuasai) dan dapat digunakan (dimanfaatkan) menurut ghalibnya (lazim). Sesuatu dapat disebut dengan maal (harta) apabila memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu: 
a.         Dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dikuasai
b.         Dapat diambil manfaatnya sesuai dengan ghalibnya. Misalnya rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dll.[5]





c.    Perkembangan zakat di indonesia
1.      Jenis zakat profesi
Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun yang dilakukan bersama dengan orang/ lembaga lain, yangmendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (batas minimum untuk bisa berzakat). Contohnya adalah profesi dokter, konsultan, advokat, dozen, seniman, perancang busana, penjahit, dan sebagainya.[6]
Zakat gaji adalah usaha kerja yang dibayar di waktu yang tetap , dan di Indonesia gaji biasanya  dibayar setiap bulan. Disamping gaji yang merupakan penghasilan setiap bulan, seorang pegawai atau karyawan terkadang menerima honorium sebagai balas jasa terhada suatu pekerjaanyang dilakukan diluar tugas pokoknya. Misala seorang dosen PTN mengajar beberapa vak yang melebihi tugas pokoknya mengajarnya, ia berhak menerima honorarium atas kelebihan jam mengajarnya.
Selain penghasilan berupa gaji  dan honorarium yang bisa diterima oleh seorang pegawai/karyawan negeri atau swasta, ada pula jenis penghasilan yang jumlahnya relatif besar dan biasa melebihi gaji resmi seorang pegawai negeri golongan IV/c, seperti pengacara, notaris, konsultan, akuntan, dan dokter spesialis, dan profesi lainnya yang biasanya disebut white collar, ialah rofesi modern yang tampaknya dengan mudah bisa mendatangkan penghasilan yang besar.[7]terutama bagi kalangan profesi yang dihasilkan dari APBN maupun APBD, seperti kita ketahui bahwa APBN dan APBD didapatkan dari rakyat sehingga masdar farid mengatakanseperti pemerintah “mencari hidup” dari rakyatnya sendiri[8].


2.      Zakat Saham
Saham adalah kertas yang mempresentasikan hak pemiliknya dalam pemilikan sebagian dari perusahaan dan memberikannya hak untuk ikut serta dalam mengatur dalam perusahaan, baik dengan jalan saham atau dengan jalan komisaris. Saham juga merupakan surat berharga sebagai tanda bukti bahwa pemegangnya turut serta dalam pemodalan suatu usaha seperti NV, CV, Firma dan sebagainya.[9]
Kurs saham bisa berubah-ubah tergantung pada maju mundurnya perusahaan atau perseroan yang bersangkutan dan juga situasi ekonomi pada umumnya. Karena itu pemegang saham bias mendapat untung dan bias pula rugi.
Abdurrahman Isa, tidak semua saham dizakati, apabila saham-saham itu berkaitan dengan perusahaan / perseroan yang menangani langsung perdagangan, untuk diperdagangkan; maka wajib dizakati seluruh sahamnya. Tetapi apabila saham itu berkaitan dengan perusahan / perseroan yang tidak menangani langsung perdagangan atau tidak memproduksi barang untuk diperdagangkan, seperti perusahaan bus angkutan umum, penerbangan, pelayaran, perhotelan, dimana nilai saham-saham itu terletak pada pabrik-pabrik, mesin-mesin, maka pemegang saham tidak wajib menzakati saham-sahamnya, tetapi hanya keuntungan dari saham itu digabungkan dengan harta lain yang dimiliki oleh pemegang saham yang wajib menzakatinya.[10]
3.      Zakat Obligasi
Obligasi merupakan istilah dari surat berharga bagi penerapan hutang dari pemilik/pihak yang mengeluarkan obligasi atas sesuatu proyek dan memberikan kepada pemegang hak bunga telah disepakati. Disamping nilai nominal obligasi tersebut pada saat habisnya masa.
Obligasi ialah surat pinjaman dan sebagainya yang dapat diperdagangkan dan biasa dibayar dengan jalan untuk tiap-tiap tahun. Kalau pemegang turut memiliki perusahaannya dan nilai/kurs saham-sahamnya bisa naik-turun, sehingga pemilik sahamnya bisa untung-rugi, seperti Mudharabah, maka berbeda dengan pemilik obligasi, sebab ia hanya memberikan pinjaman kepada pemerintah, bank yang mengeluarkan obligasi dengan diberi bunga tertentu dan dalam jangka waktu tertentu berlaku obligasi itu[11]
Mengenai zakat obligasi ini, selama si pemilik obligasi belum dapat mencairkan uang obligasi, karena belum jatuh tempnya atau belum mendapat undiannya, maka ia tidaka wajib menzakatinya, sebab obligasi adalah harta yang tidak dimiliki secara penuh, karena masih hutang, belum ditangan pemiliknya. Demikianlah pendapat Malik dan Abu Yusuf. Apabila sudah bisa dicairkan uang obligasinya maka wajib segera dizakatinya sebanyak 2,5%.[12]
Macam-macam Obligasi
Sebelum transaksi jual beli obligasi terjadi, ada suatu kontrak perjanjian antara pembeli dan penjual obligasi. Kontrak perjanjian ini disebut kontrak perjanjian obligasi. Di dalam kontrak ini ada berbagai perjanjian, yang akan membuat obligasi bervariasi. Untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut:
a.       Obligasi Hipotek, menunjukkan hutang yang dijamin oleh property khusus. Obligasintipe ini dijamin oleh properti khusus. Obligasi tipe ini dijamin dengan asset tertentu dan aset yang dijadikan agunan disebutkan secara jelas. Aset tersebut merupakan aset tersebut yang tidak bergerak misalnya, tanah dan gedung.
b.      Collateral Trust Bond, didukung oleh sekuritas lain yang biasanya dimiliki oleh wali (trustee). Situasi ini biasanya muncul saat sekuritas dari perusahaan cabang digunakan sebagai jaminan perusahaan pusat.
c.       Equipment Obligation, yang juga dikenal sebagai equipment trust certificate, equipment obligation didukung oleh aset khusus (sebagai contoh, mobil, dan pesawat terbang komersial).
d.      Debenture. Adalah obligasi biasa dari perusahaan penerbit dan mempresentasikan kredit yang tidak dijamin. Untuk melindungi obligasi semacam ini, indenture biasanya membatasi penerbit hutang berjaminan di masa depan dan juga tambahan hutang tanpa jammina.
e.       Subordinate Depenture. Jika lebih dari satu depenture ada dipasar, mungkin ditentukan hierarki. Sebagai contoh, subordinate depenture adalah “junior” disbanding depenture, artinya jika terjadi kebangkrutang, klaim junior dipertimbangkan setelah klaim senior terpenuhi.[13]

d.   Landasan Hukum Zakat Profesi, Saham Dan Obligasi
 Pendapat Syyid Quthub (wafat 1965 M) dalam tafsirannya Fi Zhilalil Qur’an juz I, hal 310-311, seperti dikutip oleh Didin Hafidhuddin dikatakan bahwa ketika menafsirkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 267 menyatakan bahwa nash ini mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal mencakup pula seluruh yang dikeluarkan allhswt dari dalam da atas bumi, seperti hasil pertanian, maupun hasil pertambangan seperti minyak. Karena itu nash ini mencakup semua harta , baik yang terdapat di zaman rasulullah SAW, maupun dizaman sesudahnya. Semuanya wajib dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan dan kadar sebagimana diterangkan dalam sunnah rasullulah saw, baik yang sudah diketahui secara langsung, maupun yang di-qiyas-kan kepadanya.
Landasan hukum kewajiban zakat profesi adalah firman Allah dalam:
Surat at Taubah ayat 103:
{`BNl;ºuqBr&ps%y|¹NdgsÜ?NkŽ.t?ur$pk5@|¹urNgn=tæb)y7s?4qn=|¹`s3yNl;ª!$#urìJyOŠ=tæÇÊÉÌÈ
103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan[658] dan mensucikan[659] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. [658] Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda [659] Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.
Surat al Baqarah 267 :
$ygƒr'¯»tƒtûï%!$#(#qZtB#uä(#q)ÿRr&`BM»t6ŠsÛ$tBOF;|¡Ÿ2!$JBur$oY_tzr&N3s9z`BÚF{$#Ÿwur(#qJJus?y]Š7y9$#mZBtbq)ÿY?NG¡s9urmƒ{$t«/Hw)br&(#qÒJó?mù(#qJn=ã$#urbr&©!$#;Ó_xîŠJymÇËÏÐÈ
267. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.[14]
Surat Adz dzaariyat ayat 19 :
ûurNg9ºuqBr&A,ym@¬!$¡=9QrspRQ$#urÇÊÒÈ
19. dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian[1417].

[1417] Orang miskin yang tidak mendapat bagian Maksudnya ialah orang miskin yang tidak meminta-minta.
uqdur%!$#r't±Sr&M»Yy_M»x©rèBuŽxîurM»x©rêtBŸ@Z9$#urtí9$#ur$ÿ=tFƒC¼&#2&šcqGƒ9$#uršc$B9$#ur$k:»t±tFBuŽxîurm7»t±tFB(#q=2`B¾nyJrO!#sŒ)tyJOr&(#q?#uäur¼m)ymuQqtƒ¾nŠ$|ÁymŸwur(#qùŽ£@¼mR)Ÿw=tšúüùŽ£J9$#ÇÊÍÊÈ
141. dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.
1. Dalil Dan Metode Memahami Kewajiban Zakat Profesi
a.       Pertama, ayat-ayat Al-Qur’an yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya.
b.      Kedua, berbagai pendapat para ulama terdahulu maupun sekarang, meskipun dengan menggunakan istilah yang berbeda. Sebagian dengan menggunakan istilah yang bersifat umum, yaitu, al-amwaal, sementara sebagian lagi  secara khusus memberikan istilah dengan istilah al-maal al-Mustafaad  seperti yang terdapat dalam fiqhuz Zakat dan al-Fiqh al-Islam wa’ Adillatuhu.
c.       Ketiga, dari sudut keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam penetapan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa sangat jelas, dibandingkan dengan hanya menetapkan kewajiban zakat pada komoditas-komoditas tertentu saja yang konvensional. Petani yang saat ini kondisinya secara umum kurang beruntung tetap harus berzakat, apabila hasil pertaniannya mencapai nishab.
d.      Keempat, sejalan dengan perkembangan kehidupan umat manusia, khususnya dalam bidang ekonomi, kegiatan penghasilan melalui keahlian dan profesi ini akan semakin berkembang dari waktu ke waktu.[15]

2.    Dalil Dan Metode Memahami Dalil Dan Hadits Kewajiban Zakat Saham Dan Obligasi
Mengenai kewajiban zakat saham dan obligasi, Al-Qur’an tidak menyebutkan secara jelas namun kita dapat kembali dalil-dalil yang telah dikemukakan mengenai zakat seperti yang tercantum dalam surat Al-Taubah ayat 103 dan surat Adz-Dzariyat ayat 19 yang berbunyi sebagai berikut:
{`BNl;ºuqBr&ps%y|¹NdgsÜ?NkŽ.t?ur$pk5@|¹urNgn=tæb)n=|¹`s3yNl;ª!$#urìJyOŠ=tæÇÊÉÌÈ
Artinya:“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.
Maksudnya dari ayat tersebut adalah bahwasanya  zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda. Dan zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.[16]
Sedangkan surat Adz-Dzariyat ayat 19 adalah:
ûurNg9ºuqBr&A,ym@¬!$¡=9QrspRQ$#urÇÊÒÈ
Artinya: “ Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.
Maksud dari ayat ini bahwasanya orang miskin yang tidak mendapat bagian Maksudnya ialah orang miskin yang tidak meminta-minta.
a.      Al-Hadits
Menurut ulama kontemporer landasan hukum kewajiban zakat saham sama dengan zakat perusahaan, sebab saham itu terkait dengan kegiatan perusahaan. Di antara dalil adanya kewajiban zakat Saham "Sayidina Ali telah meriwayatkan bahwa Nabi saw bersabda: Apabila kamu mempunyai (uang simpanan) 200 dirham dan telah cukup haul (genap setahun), maka diwajbkan zakatnya 5 dirham. Dan tidak diwajibkan mengeluarkan zakat (emas) kecuali kamu mempunyai 20 dinar. Dan apabila kamu memiliki 20 dinar dan telah cukup setahun, maka diwajibkan zakatnya setengah dinar. Demikian juga kadarnya jika nilainya bertambah, dan tidak diwajibkan zakat suatu harta kecuali genap setahun". (HR Abu Daud)
Sebagaimana landasan hukum bagi harta-harta dalam perekonomian lainnya, landasan kewajiban zakat saham dan obligasi pun diambil dari keumuman ayat tentang harta-harta yang wajib dizakati.
عن علي رضي الله عنه عن النبي صلعم ببعض اول هذا الحديث قال فاٍذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيِء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا فاٍذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك قال فلا أدري أعلي يقول فبحساب ذلك أو رفعه اٍلى النبي صلعم وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول اٍلا أن جريرا قال ابن وهب يزيد في الحديث عن الني صلعم ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول                                           
Nabi SAW bersabda, “Sayyidina Ali telah meriwayatkan bahwa Nabi SAW telah bersabda:” apabila kamu mempunyai 200 dirham dan telah cukup haul (genap satu tahun) diwajibkan zakatnya 5 dirham dan tidak diwajibkan mengeluarkan zakat (emas) kecuali kamu mempunyai 20 dinar. Apabila kamu mempunyai 20 dinar dan telah cukup haulnya, diwajibkan zakatnya setengah dinar. Demikian juga ukurannya jika nilainya bertambah dan tidak diwajibkan zakat bagi sesuatu harta kecuali genap satu tahun.
e.    Menurut Fuqoha’ Tentang Zakat Profesi, Saham, Dan Obligasi
1.    Hukum Zakat Profesi 
Para ulama mempersoalkan apakah zakat profesi dan mata pencaharian terikat pada haul (cukup satu tahun) atau tidak. Demikian juga menurut nisabnya terdapat perbedaan pendapat:
a.         Pendapat Pertama
Pendapat pertama mengatakan, harus cukup satu tahun, begitu cukup satu tahun baru diperhitungkan zakatnya. Zakat yang diperhitungkan adalah sisa atau kelebihan dari kebutuhan setiap bulannya, sebab pegawai negeri atau swasta menerima gaji sebulan sekali. 
Contoh:Si A pegawai negeri atau swasta menerima penghasilan Rp. 500.000-, dia hidup 6 orang dalam satu keluarga.
a.     Keperluan pokok                     Rp. 300.000
b.    Transortasi                               Rp.   90.000
c.     Listrik dll.                               Rp.   50.000
Rp. 440.000

Penerimaan                                   Rp. 500.000
Pengeluaran                                  Rp. 440.000
Sisa                                               Rp.   60.000

Penghasilan satu tahun
12 x Rp. 60.000 = Rp. 720.000
Berdasarkan perhitungan ini, si A tidak wajib zakat, karena tidak sampai nisab.
a.       Keperluan pokok                       Rp. 600.000
b.      Transortasi                                 Rp. 300.000
c.       Telfon                                        Rp.   50.000
d.      Listrik dll.                                  Rp.   50.000
Rp. 1.000.000
Penerimaan                                          Rp. 2.500.000
Pengeluaran                                         Rp. 1.000.000
Sisa                                                      Rp. 1.500.000
Penghasilan satu tahun
12 x Rp. 1.500.000 = Rp. 1.800.000,-
Dari kedua contoh di atas timbul beberapa pertanyaan.
a.    Apakah benar pengeluaran contoh pertama Rp. 440.000 dan contoh kedua Rp. 1.000.000 padahal mereka hidup sama 6 orang dalam satu keluarga.
b.   Apakah pengeluaran memang harus berbeda antara yang berpenghasilan rendah dan tinggi.
c.    Berapa sebenarnya biaya hidup yang dipandang layak setiap orang.
d.   Apakah sudah diperhitungkan biaya sekolah untuk anak dan biaya tidak terduga lainnya.
b.        Pendapat Kedua
Pendapat kedua mengatakan bahwa zakat pencarian dan profesi tidak usah menunggu satu tahun, tetapi setiap bulan bagi pegawai dan setiap mendapat penghasilan bagi kegiatan lainnya, seperti hasil melukis, grup music setiap kali tampil, grup pelawak, dan sebagainya.
Sebagaimana telah saya kemukakan di atas, bahwa batas minimal nisabnya adalah Rp. 300.000. Hal ini tentu sangat bergantung kepada harga benda (padi dan lain-lain) yang kita jadikan standar mungkin harganya turun naik. Masalah yang amat penting adalah ghairah diniyyah (semangat menghidupkan agama), sehingga pengeluaran zakat itu dipandang tidak sebagai beban, tetapi hati nuraninya menyuruh demikian, karena cinta kepada Allah dan Rasul-Nya dan meras berbahagia apabila dapat melaksanakan perintah-Nya.
Bagi pegawai yang mengeluarkan zakat setiap bulan, berarti dia telah mengansur (mencicil) pengeluaran zakatnya sehingga tidak memberatkan. Sebab, kalau berbicara tentang uang “sedikit cukup, banyak pun habis” kata orang. Demikian sikap dan tindakan yang paling aman adalah mengeluarkan zakatnya setiap bulan atau setiap mendapatkan penghasilan.[17]
Yusuf al-Qaradhawi menyatakan bahwa di antara hal ini yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum Muslimin saat ini adalah pengahasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukan sendiri, misalnya profesi dokter, arsitek, ahli hukum dan sebagainya. Yang dilakukan secara bersama-sama, misalnya pegawai (pemerintah maupun swasta) dengan menggunakan system upah atau gaji.
Wahbah az-Zuhaili secara khusus mengemukaka kegiatan penghasilan atau pendapatan yang diterima seseorang melalui usaha sendiri (wirausaha). Dan juga yang terkait dengan pemerintah atau pegawai swasta yang mendapatkan gaji atau upah dalam waktu yang relative tetap, seperti sebulan sekali. Penghasilan atau pendapatan yang semacam ini dalam fiqih dikatakan sebagai al-maal al-mustafaq.
Sementara itu, fatwa ulama yang dihasilkan pada waktu Muktamar Internasional I tentang Zakat di Kuwait pada tanggal 29 Rajab 1404 H yang bertetapan dengan tanggal 30 April 1984 M, bahwa salah satu kegiatan yang menghasilkan kekuatan bagi manusia sekarang adalah kegiatan profesi yang menghasilkan amal yang bermanfaat, baik yang dilakukan sendiri, seperti kegiatan dokter, arsitek dan lain sebagainya, maupun yang dilakukan secara bersama-sama, seperti pada karyawan atau para pegawai. Semua itu menghasilkan pendapatan atau gaji.[18]
Thabari menyatakan bahwa aturan Islam itu bukan saja sekedar berdasarkan pada keahlian bagi seluruh umat manusia, tetapi sejalan dengan kemaslahatan dan kebutuhan manusia, sepanjang zaman dan keadaan, walaupun zakat itu berbeda dan berkembang dari waktu ke waktu.
Sementara itu para peserta Muktamar Internasional Zakat di Kuwait (29 Rajab 1404 H bertepatan dengan tanggal 30 April 1984 M) telah sepakat tentang wajibnya zakat profesi apabila telah mencapai nishab
2.    Hukum Zakat Saham Dan Obligasi
Dalam penentuan zakatnya para ulama berbeda pendapat. Dalam garis besarnya ada dua pendapat:
1.      Pendapat Pertama
Sebagian ulama memandang, Syekh Abdur Rahman Isa, bahwa zakatnya baru bisa ditentukan setelah melihat, apakah saham itu dikeluarkan atau dimiliki seseorang untuk industri murni (tidak melakukan kegiatan dagang), seperti hotel, pengangkutan (udara, darat, laut), pabrik, dan usaha-usaha lain yang mengadakan kegiatan dagang.
Dalam masalah ini, yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah keuntungan yang diperoleh dan usaha-usaha tersebut, sama halnya seperti zakat pertanian yang dikeluarkan adalah hasil bukan zakat tanahnya. Dengan demikian, zakatnya pun ada kemungkinan 10%  atau 5% dari keuntungan bersih perusahaan. Untuk menentukan 10% atau 5% sangat bergantung kepada berat ringannya, atau besar tidaknya  biaya yang dikeluarkan.
Di sinilah hati nurani bicara dan memegang peranan (masalah ijtihadi), apakah memilih 10% atau 5%.
Kalau berhitung untung rugi, tentu memilih 5% bukan 10%. Oleh sebab itu, suara hati nurani dan kejujuran menghitungnya sangat diperlukan. Sekiranya usaha itu usaha dagang murni, seperti usaha eksport-import, menjual barang-barang hasil industri, atau jual beli rumah, atau membuat rumah dalam jumlah besar untuk dijual, zakatnya dihitung sebagai barang dagangan.
Semuanya diperhitungkan, setelah dikurangi penyusutan sekian persen pada barang-barang tertentu, seperti rumah dan mesin, kemudian dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Jadi, zakatnya ada yang menganalogikan kepada zakat pertanian dan ada pula menganalogikan kepada zakat perdagangan. Sebagai contoh dapat dikemukakan, ada dua orang yang memiliki masing-masing sebesar 200 juta rupiah. Salah seorang, uangnya dibelikan 500 saham untuk usaha eksport-import, sedangkan yang seorang lagi dibelikannya 500 saham untuk pabrik (pabrik apapun namanya).
Orang pertama mengeluarkan zakat yang 500 saham itu ditambah keuntungan yang diperolehnya. Jadi, berlaku seperti zakat perdagangan. Orang kedua mengeluarkan zakat dari keuntungan saja, bila sampai senisab dan sampai satu tahun (haul). Jadi, berlaku seperti zakat perniagaan.
Kemudian mengenai obligasi sebagaimana yang telah dikemukakan di atas ialah ada suatu pengakuan, bahwa bank, perusahaan, atau pemerintah berutang kepada pemegang kupon obligasi itu dalam jumlah tertentu dengan bunga tertentu pula. Hal ini berarti, bahwa pemilik obligasi adalah pemilik piutang yang ditangguhkan pembayarannya, namun harus tepat waktu pembayarannya bila tlah sampai temponya. Zakatnya dibayar setelah mencapai satu tahun pada pemegangnya. Demikian pendapat Malik dan Abu yusuf.
2.      Pendapat Kedua
Sebagian ulama lagi memandang sama, antara saham dan obligasi dengan barang dagangan dan merupakan harta kekayaan. Demikian pendapat Abu Zahrah, Abd. Rahman Hasan dan Abd. Wahab Khallaf. Ketiga ulama besar itu mengatakan, bahwa saham dan obligasi itu sebagai surat berharga yang dapat diperjualbelikan.
Bila saham dan obligasi dianggap sebagai barang dagangan, maka zakatnya berlaku sebagai barang dagangan, yaitu sebesar 2,5%. Umpamanya: seseorang memiliki saham senilai 200 juta rupiah dan keuntungan pada akhir tahun diperoleh 40 juta rupiah. Saham dan keuntungan menjadi 240 juta rupiah. Zakat yang dikeluarkan adalah 1/40 x Rp 240.000.000 = Rp 6.000.000,-
Dalam masalah zakat saham dan obligasi ini kita lihat terdapat perbedaan pendapat yang masing-masing ulama itu mempunyai alasan-alasan yang dipandang kuat. Sepanjang terdapat perbedaan pendapat, para pemberi zakat boleh memilih dari pendapat-pendapat tersebut, dan inilah yang disebut masalah ijtihadi, asal zakat itu dikeluarkan dengan tulus ikhlas dan tidak mencari helat supaya bebas dari zakat atau berupaya mencari jalan untuk memilih yang pengeluarannya sangat kecil. Sebagaimana saya kemukakan pada uraian terdahulu, bahwa pengeluaran untuk kepentingan agama tidak ada istilah rugi, semuanya untung.[19]
Golongan Ulama yang pertama, seperti Syekh Abdur Rahman Isa, memandang bahwa zakat saham tersebut dikeluarkan atau dimiliki seseorang untuk industry murni.
Golongan Syafi’iyah, Hanafiyah dan Malikiyah mewajibkan pungutan zakat pada uang kertas dan surat-surat berharga lainnya karena uang kertas dan surat-surat berharga lainnya disamakan dengan emas dan perak, karena sama-sama memiliki fungsi sebagai alat tukar menukar barang dan merupakan harta benda yang bernilai ekonomis dan berkembang, yaitu mengandung unsure maliyah dan unsure nama’ atau istinma’. Sedangakan menurut golongan Hanabilah, tidak wajb zakat pada harta tersebut karena bukan merupakan emas dan perak, sedangkan yang diwajibkan zakat obligasi, Malik dan Abu Yusuf mengemukakan bahwa zakatnya dibayar setelah mencapai satu tahun pada pemegangnya.[20]
Hasil Keputusan Majelis Ulama’ Indonesia  
Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan, setiap pendapatan seperti gaji, honorium, upah, jasa dan lain-lain yang diperoleh dengan cara yang halal, baik rutin seperti pejabat Negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.
Dalam hal ini terdapat perbedaan antara Yusuf Qardhawi dan Majelis Ulama Indonesia dalam mengartikan penghasilan atau pendapatan. Kalau menurut Yusuf Qardawi penghasilan adalah didasarkan berdasarkan keahlian yang dilakukan secara sendiri maupun bersama-sama. Sedangkan dalam fatwa MUI tersebut penghasilan diartikan sebagai pendapatan rutin atau tidak rutin.[21]
Dalam fatwa MUI juga dijelaskan bahwa semua bentuk penghasilan yang halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nisab satu tahun yaitu senilai emas 85 gram. Adapun kadar zakat penghasilan adalah 2,5 %. Waktu pengeluaran zakat yaitu : 1. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima, jika sudah cukup nisab. 2. Jika tidak mencapai nisab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nisab.
f.     Pendapat Yang Dipilih Dan Hujjah Yang Digunakan.
1.      Menurut pendapat saya, hukum pada zakat profesi pada zaman sekarang adalah suatu kewajiban bagi manusia, melihat perkembangan harta pada zaman sekarang banyak dihasilkan melalui dunia profesi, baik dokter, pengacara, guru, konsultan dan lain sebagainya. Dengan landasan pada surat at Taubah ayat 103ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan[658] dan mensucikan[659] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ditambah Dalam fatwa MUI juga dijelaskan bahwa semua bentuk penghasilan yang halal wajib dikeluarkan zakatnya
Dalam mengeluarkan zakat profesi, saya lebih cenderung Pendapat kedua bahwa zakat pencarian dan profesi tidak usah menunggu satu tahun, tetapi setiap bulan bagi pegawai dan setiap mendapat penghasilan bagi kegiatan lainnya, seperti dokter, guru, advokat dan hasil melukis, grup music setiap kali tampil, grup pelawak, dan sebagainya. Apabila sampai nunggu satu tahun khawatir akan lalai dalam mengeluarkan zakatnya karena sifat manusia sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya, maka akan mempunyai keinginan lain.
Sebagaimana telah saya kemukakan di atas, bahwa batas minimal nisabnya adalah sangat bergantung kepada harga benda (padi dan lain-lain) yang kita jadikan standar mungkin harganya turun naik. Masalah yang amat penting adalah ghairah diniyyah (semangat menghidupkan agama), sehingga pengeluaran zakat itu dipandang tidak sebagai beban, tetapi hati nuraninya menyuruh demikian, karena cinta kepada Allah dan Rasul-Nya dan meras berbahagia apabila dapat melaksanakan perintah-Nya. sebagaimana ayat 219 surat al-Baqarah, untuk menentukan standar hidup yang layak, firman Allah menjelaskan: mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.(Q.S al-Baqarah: 219).
2.      Menurut pendapat saya, hukum pada masalahzakat saham adalah wajib. Karena saham merupakan jenis penghasilan baru sehingga orang yang menjalani usaha ini terkena wajib zakat sebagaimana surat at Taubah ayat 103 Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. dansurat Adz-Dzariyat ayat 19 “ Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.
Pada jenis zakat saham lebih setuju dikatakan jenis zakat hasil perdagangan. Demikian pendapat Abu Zahrah, Abd. Rahman Hasan dan Abd. Wahab Khallaf. Ketiga ulama besar itu mengatakan, bahwa saham itu sebagai surat berharga yang dapat diperjualbelikan. Apabila saham diqiyaskan pada pertanian, sedangkan dalam pertanian itu zakatnya dikurangi untuk biaya produksi. Sedangkan zakat saham adalah akumulasi persentase hasil, baik perbulan maupun selama setahun
Bila saham dianggap sebagai barang dagangan, maka zakatnya berlaku sebagai barang dagangan, yaitu sebesar 2,5%. Hal ini diperkuat pendapat ulama mazhab seperti; Golongan Syafi’iyah, Hanafiyah dan Malikiyah mewajibkan pungutan zakat pada uang kertas, surat-surat berharga sama dengan emas dan perak, karena sama-sama memiliki fungsi sebagai alat tukar menukar barang dan merupakan harta benda yang bernilai ekonomis dan berkembang, yaitu mengandung unsure maliyah dan unsure nama’ atau istinma’. Sedangakan menurut golongan Hanabilah, tidak wajb zakat pada harta tersebut karena bukan merupakan emas dan perak, sedangkan yang diwajibkan zakat obligasi, Malik dan Abu Yusuf mengemukakan bahwa zakatnya dibayar setelah mencapai satu tahun pada pemegangnya.
3.      Mengenai Obligasi
Zakat atas Obligasi, ada perbedaan pendapat mengenai Hukum obligasi ada yang berpandangan Haram menurut Syariat Islam, karena mengandung unsure suku bunga riba yang diharamkan dan juga termasuk kategori penjualan utang kepada yang tidak berwewenang yang tidak dibolehkan. Jika obligasi syariah yang tidak berdasarkan pada bunga, maka ia tidak berkewajiban membayar zakat dari total nilai nominal obligasi yang dia miliki 2,5% dari jumlah keseluruhan.[22]

Tetapi saya lebih cenderung menghalalkan karena dalam islam hukum islam ada namaya mudorobah yaitu usaha bagi hasil. Sehingga akadnya harus jelas bahwa peminjam uang untuk usaha dengan perjanjian mau membagi hasil usahanya
Dalam waktu penyalurannya zakatnya wajib dibayar untuk setahun atau perbulan apabila obligasi itu sudah berada di tangan, halini didukung  pendapat Malik dan Abu Yusuf dan Nabi SAW bersabda, “Sayyidina Ali telah meriwayatkan bahwa Nabi SAW telah bersabda:” apabila kamu mempunyai 200 dirham dan telah cukup haul (genap satu tahun) diwajibkan zakatnya 5 dirham dan tidak diwajibkan mengeluarkan zakat (emas) kecuali kamu mempunyai 20 dinar. Apabila kamu mempunyai 20 dinar dan telah cukup haulnya, diwajibkan zakatnya setengah dinar. Demikian juga ukurannya jika nilainya bertambah dan tidak diwajibkan zakat bagi sesuatu harta kecuali genap satu tahun.
Tetapi bila temponya belum sampai, maka pembayaran zakatnya tidak wajib, karena ia merupakan piutang yang tertangguhkan. Begitu juga apabila belum cukup setahun dalam pemilikannya, berdasarkan ketentuan bahwa zakat wajib apabila sudah berlaku satu tahun. Pendapat yang benar tentang piutang yang mungkin masih dapat kembali yaitu bila berada ditempat yang bias terjangkau adalah piutang itu wajib zakat setiap tahun. Ini adalah pendapat jumhur ulama’ fiqih dan usul Abu Ubaid dan lainnya, karena piutang yang mungkin dapat dikembalikan dipandang sudah berada di dalam pemikiran orang tersebut.
Kenapa tidak memilih untuk mengharamkan karena, karena itu mengerjakan perbuatan terlarang tidak bisa menberikan kepada yang mengerjakan keistimewaan. Oleh karena itu para ulama fiqih sepakat mewajibkan zakat perhiasan haram, karena tidak satu pendapat tentang yang diperbolehkan.[23]
g.    Integrasi zakat dan pajak untuk kesejahteraan masyarakat
Zakat Disamping mengalami perkembangan dalam jenis, pemerintah akhir-akhir ini membuat suatu kebijakan baru tentang zakat. Hal terbukti dengan mengesahkan Undang-undang RI No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat. Ini menadakan bahwa pemerintah ingin terlibat dalam mengelola zakat
Sebenarnya bukan hal baru ketika negara mengelola suatu zakat, dahulu Selama 80 tahun masa pertempuran, nabi Muhammad saw berusaha untuk meraih kekuasaan atas suku-suku dalam rangka menundukkan makkah sejumlah misionalis dan duta dikirim ke seluruh penjuruh arab, dan suku-suku bangkit memaksa diri untuk menyampaikan kesetiaan dan membayar zakat dan pajak kepada nabi Muhammad. [24]
Rasulullah saw. Pernah mengangkat dan menginstruksikan kepada beberapa sahabat (Umar bin al-Khattab, Abdullah bin Lutabiyah, Abu Mas’ud, Abu Jahem, Uqbah bin Amir, al-Dhahhak, Ibn Qais Ubadah bin Shamit dan Mu az bin Jabal) sebagai amil zakat tingkat daerah yang bertanggung jawab membina berbagai Negara guna meningkatkan para penduduknya, an diberitahukan kepada mereka Allah swt. telah menetapkan bahwa ada hak bagi orang-orang miskin dalam harta kekayaan mereka. Zakat diperuntukkan secara spesifik untuk mengurangi kemiskinan dengan menolong mereka yang  membutuhkan. Pada masa Nabi saw. ada empat jenis kekayaan yang dikenakan wajib zakat. Keempat jenis tersebut adalah uang, barang dagangan, hasil pertanian (gandum dan padi) dan buah-buahan. Di samping itu, ada jenis kelima yang jarang ditemukan, yaitu rikaz (temuan). Karena kelangkaannya, maka kekayaan yang wajib zakat sering disebut empat jenis saja. Selain jenis-jenis harta yang terkena zakat di atas, jenis harta profesi dan jasa sesungguhnya telah ada pada periode pemerintahan Rasulullah saw., seperti jasa pengembalaan ternak, pelayanan jama’ah haji, penetekan bayi dan prajurit tempur.[25]
Dilanjutkan pada masa Abu Bakar al-Shidiq. beliau menegakkan syari’ah zakat yang telah ditetapkan sebagai sendi (rukun) Islam yang penting dan strategis. Zakat pada masa Abu Bakar, apabila ada beberapa orang cenderung tidak mau membayar zakat, abu bakar akan memeranginya. Karena pemimpin seperti nabi muhammad dan sahabat abu bakar menyadari bahwa didalam suatu negara membutuhkan sebuah pendapatan sebagai biaya kebutuhan dari jalannya pemerintahan
Dalam kontek indonesia, pendapatan negara sebagian besar dari pajak sehingga pajak sangat besar dalam anggaran untuk roda pemerintahan, kalau pajak saja kalau di akumulasikan sangat besar, terlepas dari permasalahan pada dinas yang mengelola pajak terkait dengan korupsi dan manupulasi oleh para wajib pajak, kalau pendapatan pajak saja bisa menghasilkan pendapatan negara, alangkah besarnya pendapatan negara ditambah dengan zakat dari setiap warga negara untuk kesejahteraan rakyat 
Disinilah alangkah gagasan yang dilontarkan oleh oleh Masdar Farid Mas’udi dalam bukunya berjudul “Zakat itu Pajak” perlunya melakukan “integrasi” antara konsep zakat dengan pajak. Menurutnya, penyatuan ini perlu dilakukan untuk menghindari dualisme (pemisahan/sekulerisasi) antara negara dengan agama yang tidak dikenal dalam Islam. Masdar berpendapat bahwa pada hakikatnya pajak dan zakat adalah sama, dimana zakat merupakan konsep etik/moral, sedangkan wujud kelembagaan dari zakat itu adalah pajak[26].
Dengan penyatuan pajak dan zakat tersebut, Masdar menyarankan agar masyarakat dalam membayar pajak “meniatkannya” sebagai zakat sehingga kedua konsep tersebut menyatu. Efek yang dihasilkan dengan kesatuan tersebut adalah hilangnya dualisme antara negara dan agama, rakyat akan lebih patuh dalam membayar pajak (secara ikhlas) karena merasa bahwa pembayaran pajak adalah ibadah, dan pengelola pajak akan lebih amanah karena tahu bahwa dana pajak adalah amanah yang berhubungan dengan Tuhan[27].













Bab III
Kesimpulan

Secara garis besar, zakat dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu zakat Maal (zakat harta) dan zakat nafs (zakat jiwa) yang dalam masyarakat dikenal dengan zakat fitrah.Sedangkan maal atau harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki (dikuasai) dan dapat digunakan (dimanfaatkan) menurut ghalibnya (lazim). Sesuatu dapat disebut dengan maal (harta) apabila memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu: 1. Dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dikuasai. 2 Dapat diambil manfaatnya sesuai dengan ghalibnya. Misalnya rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak,
Dalam Perkembangan zakat mengalamai perkembasngan seperti Jenis zakatprofesi , Zakat Saham , Zakat Obligasi

















Daftar Pustaka

·         Al-Faridy, Hasan Rifa'i. Panduan Zakat Praktis. Dompet Dhuafa Republia. 1996.
·         As-Siddirqy, MuhammadHasbie. Pedoman Zakat. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 1975
·         Jawad Mughniyah Muhammad, Fiqih Lima Mazhab, Jakarta: Lentera 2010
·         Ja’far, Muhammadiyah. Zakat, Puasa Dan Haji. Jakarta: Kalam Mulia. 1985
·         Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah, (Jakarta: CV Haji Masagung , 1988)
·         Sharpe, William F. Investment, revisi II, jilid 2, (Jakarta: Prenhallindo, 1999)
·         Quthb, Sayyid. Tafsir Fi Zhilalil Qur’an, (Jakarta: Gema Insani, 2000)
·         Hasan, M. Ali Zakat Dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006)
·         Hafidhuddin, Didin. Agar Harta Berkah dan Bertambah, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007)
·         Sudirman, Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas. (Malang: UIN Malang Press, 2007)
·         Qardawi, Yusuf . Hukum Zakat, (Jakarta: PT. Intermasa, 1987)
·         Majelis Ulama Indonesia,  Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 (Jakarta: Erlangga, 2011)
·         Makalah-Ibnu. Blogspot.com/2009/09/zakat-gaji-saham-dan obligasi.
·         www. PikiranRakyat.com /Beda Zakat Maal & Zakat Penghasilan. Akses pada : Rabu, 07 Oktober 2009







[1] Muhammad Nawawi bin Umar al Jawi, Tausyih ‘ala Ibnu Qosim, (Maktabah Daru Ihyail Kutub Indonesia, TT), halm 99
[2]Al-qur’an terjemah juz 11
[3][3]Fakhruddin M.Hi, fiqih&manajemen zakat di indonesia, UIN PRESS Malang. 2008 hlm. 38
[4]Fiqih praktis al-badi’ah, Pustaka al-muhibbin, Jombang, 2008, hlm.277
[5] Al Faridy, Hasan Rifa'i. Panduan Zakat Praktis. Dompet Dhuafa Republia. 1996.
[6]Didin Hafidhuddin, panduan praktis tentang zakat, infak, dan sedekah (Jakarta:Gema Insani Press, 2001),  103
[7] Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah, (Jakarta: CV Haji Masagung , 1988),  214-215
[8]Mas’udi, Masdar Farid . 2010. Pajak itu Zakat: Uang Alloh untuk Kemaslahatan Rakyat. Bandung: Mizan, hal 39
[9] Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah (Jakarta: CV Haji Masagung, 1990), 217
[10]Ibid., 217-218
[11] Makalah-Ibnu. Blogspot.com/2009/09/zakat-gaji-saham-dan obligasi.
[12]Op.cit.218
[13] Sharpe, William F. Investment, revisi II, jilid 2, (Jakarta: Prenhallindo, 1999), 277
[14] Majelis Ulama Indonesia,  Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 (Jakarta: Erlangga, 2011), 195
[15]Ibid.,125
[16]Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil Qur’an, (Jakarta: Gema Insani, 2000), 381
[17]M. Ali Hasan, Zakat Dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hal. 73-77
[18]Didin Hafidhuddin, Agar Harta Berkah dan Bertambah, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hal. 124-125
·         [19]Hasan, M. Ali Zakat Dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hal 47
[20] Sudirman, Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas. (Malang: UIN Malang Press, 2007), 35
[21]Ibid.,
[22]Op. Cit, 128
[23] Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, (Jakarta: PT. Intermasa, 1987), 494-495
[24] Muhammad Hadi, Problematika Zakat Profesi dan Solusinya (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 69-70
[25]Ibid., 70
[26]Mas’udi, Masdar Farid . 2010. Pajak itu Zakat: Uang Alloh untuk Kemaslahatan Rakyat. Bandung: Mizan hal 49
[27]Mas’udi, Masdar Farid . 2010. Pajak itu Zakat: Uang Alloh untuk Kemaslahatan Rakyat. Bandung: Mizan, hal 50